REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar politik Firman Noor mengatakan PDI Perjuangan jangan terlalu yakin dan percaya diri dengan mengusung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai calon presiden karena tetap memerlukan dukungan dari partai lain.
"Seandainya PDI Perjuangan menang dan Jokowi menjadi presiden, tetap memerlukan dukungan partai lain. Pada sistem presidensiil multipartai seperti Indonesia, kemungkinan kekuatan mayoritas di legislatif sangat kecil," kata Firman Noor dihubungi di Jakarta, Sabtu (15/3).
Karena itu, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) itu mengatakan PDI Perjuangan perlu cerdas dalam memilih calon wakil presiden untuk mendampingi Jokowi. Jangan sampai pengalaman PDI Perjuangan pada 1999 terulang.
"Pada 1999 PDI Perjuangan memenangi pemilu tetapi ternyata hanya menang secara semu karena dukungan untuk Megawati menjadi presiden di MPR masih kurang," tuturnya.
Dengan merangkul calon wakil presiden dari partai lain, kata Firman, juga akan membuka akses untuk berkoalisi di legislatif. Dengan begitu, dukungan legislatif untuk pemerintahan juga tetap terjaga.
Apalagi, Firman mengatakan banyak kalangan yang semula mendukung Jokowi pada akhirnya mengambil sikap kritis.
"Banyak kalangan yang mengkritisi dan mempertanyakan kepemimpinan Jokowi di Jakarta. Apalagi juga ada yang mengungkapkan bahwa Jokowi ternyata tidak memiliki kemampuan manajerial yang cukup," tuturnya.
Karena itu, kritik-kritik yang muncul terhadap Jokowi akan menjadi amunisi bagi lawan-lawan Jokowi. Bukan tidak mungkin akan terjadi kampanye negatif terhadap Jokowi.
"Situasi tersebut sangat mudah diangkat untuk memaparkan kekurangan-kekurangan Jokowi," ujarnya
Menurut Firman, pada sistem presidensiil multipartai sangat mungkin terjadi situasi "lonely winner", yaitu pemerintahan yang tidak mendapat dukungan mayoritas dari legislatif. Hal serupa hampir terjadi pada Pemilu 2004 yang menghasilkan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla.
"Namun, setelah menjadi wakil presiden, Jusuf Kalla berhasil mengambil alih Partai Golkar sehingga dukungan legislatif terhadap pemerintahan semakin banyak," jelasnya.
