REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menetapkan lima persyaratan untuk menjadi pemimpin Indonesia. Lima persyaratan tersebut  yaitu, as-shidqu (jujur), al-amanah (amanah), al-'adalah (menegakkan keadilan), at-ta'awun (saling menolong) dan al-istiqamah (konsisten).

Informasi ini diungkapkan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Maksum Machfoedz, saat dihubungi Republika pada Jumat malam (14/3) melalui surat elektronik (email).

"Dengan sangat terukur, untuk membingkai mutu kepemimpinan yang menjanjikan manfaat, harus dilihat dari prospek, potensi dan komitmen sang pemimpin atau calon pemimpin dalam mewujudkan universal values," jelas Maksum Machfoedz.

Universal values dalam konteks kebangsaan, kemasyarakatan, dan kerakyatan telah dirumuskan NU sebagi "mabadi' khaira ummah" atau nilai-nilai universal bagi terbentuknya umat dan bangsa terhormat, lanjut Maksum Machfoedz, bukan yang lain.

Lima butir ini terukur, jelas Maksum Machfoedz, karena rekam jejak, kinerja, janji-janji, keterukuran, dukungan dan preferensi publik serta komitmen merupakan data bagi warga Nahdliyin.

Serangkaian data ini akan menjadi referensi publik, papar Maksum Machfoedz, untuk mendukung pemimpin atau tidak, jadi sifatnya tidak normatif, tidak pula abstrak. Hal ini sangat terukur dalam kecerdasan dan peta 'decision making' publik yang tidak pernah bisa dibohongi dalam menentukan hak pilihnya.

"Sekali lagi, moralitas kebangsaan dan kerakyatan yang terukur akan mewujudkan 'character building' nasional yang disebut Mabadi' Khaira Ummah.

Menurut posisi NU sebagai "the moderate," tutur Maksum Machfoedz, potensi seorang pemimpin atau calon pemimpin akan menentukan preferensi PBNU dan warga nahdliyin dalam menentukan kepemimpinan nasional masa depan. Bisa saja si A, si B, dan bisa pula si Gentholet atau siapapun.