REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengimbau partai politik lain untuk kampanye secara "fair" dan tidak panik menghadapi Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014.
"Parpol lain jangan panik dan jangan merasa kalah sebelum bertanding, karena pada pemilu yang memilih adalah rakyat," kata Tjahjo Kumolo di Jakarta, Jumat (28/3).
Tjahjo Kumolo mengatakan hal itu menanggapi pertanyaan pers soal adanya sindiran dan pernyataan negatif dari partai politik lain, termasuk dari Partai Gerindra, terhadap PDI Perjuangan.
Menurut Tjahjo, yang akan menentukan suatu parpol mendapat suara banyak atau sedikit adalah pilihan rakyat, sehingga bagaimana parpol bersikap simpatik untuk dapat memperoleh simpati rakyat.
"Soal adanya pernyataan bernada sindiran dari partai lain, silakan saja. PDI Perjuangan menyikapi biasa dan tersenyum," ucapnya.
Menurut dia, sindiran dari partai politik lain belum tentu ditujukan langsung kepada PDI Perjuangan, karena partai politik peserta pemilu ada banyak.
Pemilu Legislatif 2014 diikuti 12 partai politik nasional serta tiga partai politik lokal Aceh.
Ketika ditanyakan soal pernyataan dari elite Partai Gerindra yang menyindir PDI Perjuangan sebagai partai pembohong serta Joko Widodo sebagai calon presiden boneka, Tjahjo Kumolo mengatakan, sindiran yang menyebutkan partai pembohong, belum tentu ditujukan kepada PDI Perjuangan, karena ada banyak partai politik.
Kemudian, soal pernyataan yang menyebutkan Joko Widodo sebagai calon presiden boneka, menurut Tjahjo yang membuat pernyataan tersebut tidak bisa membaca situasi.
"Jokowi adalah jelas manusia, bukan boneka. Masyarakat bawah juga tahu itu," ujarnya.
Tjahjo menegaskan, Jokowi memiliki pengalaman memimpin meskipun masih di level daerah, sederhana, berintegritas, dan memiliki etos kerja tinggi.
"Aspirasi masyarakat menginginkan PDI Perjuangan mengusung Jokowi sebagai capres," tuturnya.
Di sisi lain, kata dia, PDI Perjuangan instruksikan pada seluruh kader yang menjadi juru kampanye baik tingkat nasional maupun daerah, untuk tidak terpancing manuver-manuver partai lain.
PDI Perjuangan, tambah Tjahjo, mempercayakan pengawasan proses pelaksanaan pemilu kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu, untuk melakukan pengawasan secara netral.
