REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Center for International Relations Studies (CIReS) Universitas Indonesia menilai sejumlah purnawirawan TNI yang mendukung capres tertentu telah memperburuk citra lembaga di mata publik.
Dukungan purnawirawan TNI terhadap sejumlah capres dinilai bisa membuat persepsi bahwa korps angkatan bersenjata itu mengalami perpecahan sekaligus tidak menjaga netralitas.
"Dukungan mereka di berbagai blok dikhawatirkan mengundang perpecahan di kalangan TNI sendiri. Masyarakat pun melihat seolah tidak ada kekompakan di dalam korps dan itu merugikan sendiri bagi TNI," kata Peneliti CIReS Hariyadi Wirawan,Rabu (2/4).
Selain itu, lanjut Hariyadi, dukungan purnawirawan TNI untuk capres tertentu dinilai sebagai sesuatu yang keliru dan bertentangan dengan komitmen kesatuan untuk menjaga netralitas dalam Pemilu 2014.
Meski, diakuinya, purnawirawan yang mendukung capres tertentu tidak melakukan pelanggaran karena ia telah lepas dari instansi tersebut.
"Itu bukan pelanggaran. Tapi secara etis tidak baik menyeret keluarga besar TNI, walaupun itu purnawirawan karena akan tetap memberi kesan keliru, seolah TNI memang bermain dalam politik," ujarnya.
Hariyadi menuturkan, saat ini semua partai politik peserta Pemilu tengah larut dalam perang pencitraan untuk mendulang suara. Dukungan purnawirawan, lanjutnya, juga merupakan bagian dari perang pencitraan tersebut.
"Ini memang perang persepsi sedang berlangsung, (dukungan purnawirawan) juga bagian dari perang pencitraan seperti juga iklan-iklan partai di TV," katanya.
