REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Survei lembaga riset Populi Center menemukan bahwa nama mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati masuk dalam daftar calon wakil presiden yang dinilai cocok mendampingi bakal capres Joko Widodo.
Dalam survei tersebut, nama Sri Mulyani berada di urutan keenam dari 10 nama yang didukung kaum profesional Jakarta cocok menjadi cawapres dengan elektabilitas 5,8 persen.
"Nama Sri Mulyani masih sering disebut dalam cawapres 'top of mind'. Jadi meskipun lama tidak berada di Indonesia, namanya masih ada dalam ingatan dan pikiran kaum profesional Jakarta," kata Ketua Populi Center Nico Harjanto dalam paparan di Jakarta, Kamis.
Adapun posisi puncak klasemen bursa cawapres diduduki oleh Jusuf Kalla dengan elektabilitas 21,6 persen, disusul Dahlan Iskan 16,6 persen, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) 14,2 persen, Chairul Tanjung 10 persen dan Hatta Rajasa 8,8 persen.
Sri Mulyani mendapat 5,8 persen, Puan Maharani 3 persen, Jenderal Moeldoko 1,8 persen, Darmin Nasution 1,3 persen dan Agus Martowardojo 1,2 persen.
Survei tersebut juga memotret preferensi kaum profesional Jakarta mengenai kategori cawapres yang mengerti makro ekonomi dan politik.
Kategori tersebut diuji karena Jokowi pernah mengatakan bahwa kriteria cawapresnya diharapkan mampu menguasai bidang makro ekonomi dan politik."Hasilnya ada lima nama yang tersaring, yaitu Ahok, Hatta Rajasa, Sri Mulyani, Agus Martowardojo dan Darmin Nasution. Tiga nama terakhir ini memang sering muncul," ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Pakar Komunikasi Politik Effendi Ghazali mengatakan posisi cawapres amat menentukan siapa yang akan memenangkan pertarungan dalam Pilpres nanti.
"Kalau dulu SBY bisa maju dengan sandal jepit saja pasti menang, sekarang tidak bisa modal sandal jepit saja, harus ada handuk dan lain-lain," katanya.
Lebih lanjut, Effendi mengatakan, hingga saat ini Jokowi belum memunculkan kapabilitasnya secara nasional sebagai pemimpin. Kondisi tersebut, menurut dia, bisa memicu popularitas orang "lama" yang lebih berpengalaman. "Makanya, nama Jusuf Kalla muncul, karena sosok seperti ini dirindukan, bisa menjawab dengan contoh dari masa lalu," katanya.
Survei preferensi politik kaum profesional Jakarta itu berlangsung dalam rentang waktu 27 Maret - 2 April 2014. Survei dilakukan melalui wawancara terhadap 1.200 responden di lima wilayah di Jakarta. Adapun para responden terpilih berdasarkan metode non-probability, purposive sampling.
