REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDI Perjuangan menilai isu yang dilontarkan politisi PKS dan Gerindra bahwa Joko Widodo adalah calon presiden "boneka" adalah sesat dan menyesatkan.

"Pernyataan Fahri Hamzah (Wasekjen PKS), Fadli Zon (Waketum Gerindra) dan Prabowo Subianto (Ketua Dewan Pembina Gerindra) tentang Jokowi sebagai capres boneka adalah pernyataan yang sesat dan menyesatkan secara sistem kepartaian di Indonesia," kata Wakil Sekjen PDI-P Achmad Basarah di Jakarta, Jumat (4/4).

Dia mengatakan pernyataan ketiga politisi itu yang menyebutkan capres harus independen, patut dipertanyakan kredibilitas yang bersangkutan.

Hal itu menurut dia dalam sistem ketatanegaraan Indonesia Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 bahwa pasangan capres atau cawapres diusung oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu.

"Berdasarkan konstitusi kita tersebut maka semua capres/cawapres harus berdasarkan usulan partai politik," ujarnya.

Menurut dia, melihat hal tersebut maka posisi capres atau cawapres tersebut harus tunduk berdasarkan keputusan partai politik yang mengusungnya.

Dia menilai capres atau cawapres di Indonesia harus subordinat dari sebuah organisasi yang bernama partai politik.

"Capres/cawapres tersebut harus terikat pada ideologi, 'platform' dan program-program partai politik yang wajib diimplementasikan dalam kebijakan negara jika kandidatnya terpilih," ucapnya.

Sebelumnya, Wasekjen PKS Fahri Hamzah sepakat dengan tudingan Gerindra yang menyebutkan Jokowi mirip boneka, dan tidak bebas melakukan kebijakan apapun tanpa seizin "pemiliknya".

Fahri menilai Jokowi tidak independen, sehingga drama pencapresan Jokowi mirip boneka.

Menurut Fahri, Indonesia merupakan negara berdaulat yang harus dipimpin presiden yang tidak diintervensi.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon pun sebelumnya membuat puisi bertajuk "Sajak Tentang Boneka" yang isinya menyebutkan sebuah boneka yang tidak bisa berbuat apa-apa.