REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, Joko Widodo mengatakan, dalam koalisi yang dibangun dengan partai politik lain, ada prinsip utama yang harus disepakati. Yakni koalisi harus jauh dari praktik transaksional.

"Buang jauh karakter bagi-bagi kursi, karakter bagi-bagi menteri," kata Jokowi usai menyatakan sikap resmi koalisi dengan Partai Nasional Demokrat (Nasdem), di Jakarta, Sabtu (12/4).

Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, prinsip itulah yang disepakati dengan Partai Nasdem. Sehingga pernyataan koalisi dikeluarkan lebih dahulu. Meski PDI Perjuangan dan Jokowi membangun komunikasi dengan parpol lainnya.

Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menuturkan, meski sepakat berkoalisi dengan PDI Perjuangan, pembahasan tentang syarat imbalan koalisi seperti jatah menteri tidak dibahas sama sekali.

"Menyangkut kabinet sejujurnya kami tak bahas sampai hari ini. Aneh memang di Nasdem ini, nanti kami elaborasikan (uraikan -Red) lebih jauh," kata Surya.

Namun, Surya mengatakan, Partai Nasdem akan terlibat dalam penentuan bakal calon wakil presiden pendamping Jokowi. Meski keputusan tetap diambil Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

"Ini masih tahapan diskusi pemilihan, apakah memang Partai Nasdem memang akan mengendorse siapa cawapres yang dianggap tepat. Pembahasan lebih lanjut 2-3 hari ini akan saya bicarakan dengan Ibu Megawati," kata Surya.