REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perolehan suara pemilu legislatif belum resmi diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Namun, calon presiden dan wakil presiden sudah bermunculan diusung masing-masing partai politik peserta pemilu 2014. 

Siapapun calon presidennya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengingatkan semua bakal calon meski membawa isu mengenai perlindungan anak. 

"KPAI mengingat kepada bakal capres dan cawapres, agar membawa isu perlindungan anak dalam safari politiknya," kata Komisioner KPAI Susanto kepada Republika, Ahad (13/4).

Susanto berharap, jangan sampai safari politik hanya berhenti pada level komitmen politik sharing kekuasaan semata, namun tidak memasukkan komitmen perlindungan anak. 

Seharusnya, isu perlindungan terhadap anak menjadi prioritas yang seharusnya digaungkan saat safari politik bakal capres dan cawapres.

"Mengapa? Saat ini solusi kongkrit membangun sistem perlindungan anak, belum  terbangun dengan baik," ujarnya.

Akibatnya kata Susanto, masalah anak menjadi begitu kompleks, sehingga banyak putra-putri Indonesia manjadi anak jalanan, anak terlantar, anak korban kekerasan, anak korban narkoba, anak yang hidup di daerah terpencil, anak korban trafiking, anak korban rebutan kuasa asuh masih menjadi persoalan bangsa.

Kejadian itu, karena minimnya dukungan politik, minim anggaran, minim gagasan dan minim solusi komprehensif.

Padahal kata Susanto, kedepannya, negara ini akan menggantungkan nasibnya kepada anak-anak. Menurut Susanto, menjadi dosa besar dan pelanggaran serius, jika negara ini miskin komitmen mengenai perlindungan anak. Untuk itu, tambah dia, presiden dan wakilnya harus menjadi pelopor dalam penguatan perlindungan anak.

Menurut Susanto, capres dan cawapres terdahulu yang saat ini sudah menjadi presidenpun masih kurang keberpihakannya terhadap perlidungan anak. Jadi capres sekarang harus menjadikan isu perlindungan anak menjadi prioritas. 

"Bagaimana mungkin kita menginginkan bangsa yang maju 30 tahun mendatang jika, presidennya tidak responsif terhadap anak," katanya.

Misalnya kata Susanto, isu yang harus dibawa presiden mendatang, jangan sampai ada sekolah yang mencari-cari dana dari anak sekolah, padahal dananya sudah disediakan negara. Kalau hal itu terbukti dilakukan sekolah, maka negara harus berani mengambil tindakan tegas.

"Mencabut izin, atau jika sekolah negeri pecat kepala sekolahnya," katanya.