Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mencium bendera Merah Putih seusai diumumkan sebagai Capres PDIP, di Rumah Pitung, Marunda, Jakarta Utara (14/3). (Antara/Heru)
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Eriko Sotarduga mengatakan apabila Joko Widodo menjabat presiden periode 2014-2019, PDIP maka pihaknya tidak khawatir terhadap pemakzulan DPR seperti yang terjadi pada era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
"Sepanjang kami berniat dan bekerja untuk rakyat, apalagi ada istilah Vox Populi Vox Dei (Suara Rakyat Suara Tuhan), tentu kami siap bersama rakyat menghadapi masalah yang ada maupun yang akan timbul di kemudian hari," kata Eriko Sotarduga di Jakarta, Kamis (17/4).
Menurut dia, kepemimpinan Jokowi selama menjadi Gubernur DKI Jakarta bersama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) hanya didukung 17 kursi dari 94 kursi DPRD Jakarta. "Pengesahan APBD terus mundur, tapi akhirnya disetujui karena DPRD Jakarta berhadapan langsung dengan rakyat Jakarta," ujar dia.
Ia mengatakan PDI Perjuangan berharap dapat membangun bangsa yang lebih baik berdasarkan kepentingan rakyat. "Kami harap bisa kerja sama dengan banyak partai. Tapi kalaupun tidak, maka yang paling utama ialah kerja sama dengan rakyat," kata dia.
Ia mengutarakan meskipun saat ini PDIP baru berkoalisi dengan Partai Nasdem, pihaknya sudah teruji menjalani sesuatu dari situasi yang sulit. Begitupun Jokowi yang mempunyai sikap tegas tanpa kompromi. "Sekali lagi semua demi kepentingan rakyat. Kami percaya Yang Mahakuasa pasti melindungi," ujar dia.
Terkait Cawapres Jokowi, lanjutnya, PDIP hingga saat ini masih mengkaji siapa yang bakal berduet dan disandingkan dengan Joko Widodo (Jokowi) pada Pilpres mendatang. Partai masih menunggu penghitungan surat suara resmi hasil pemilu legislatif (pileg) 9 April lalu.
"Pembicaraan dengan sahabat-sahabat dari partai lain, masih dan terus dilakukan. Masih ada waktu untuk tentukan figur pendamping yang pas untuk Pak Jokowi. Kami harap figur cawapres itu bisa saling melengkapi dengan Pak Jokowi," ujar dia.