REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Calon Presiden (Capres) yang menggelindingkan isu nasionalisasi aset dinilai hanya mencari popularitas di masyarakat.

"Soal nasionalisasi aset itu kan jargon populis tapi kebijakan itu hanya dilakukan oleh sebuah pemerintah nondemokratis, seperti di Venezuela," kritik pengamat politik POIN Indonesia Karel di Jakarta, Jumat (9/5).

Santer diberitakan, capres Partai Gerindra Prabowo Subianto kerap melontarkan gagasan penguasaan aset asing. Salah satu ide tersebut dicetuskan Prabowo kala bertemu para purnawirawan TNI/Polri dengan menyatakan, aset asing yang ada di Indonesia lebih baik dinasionalisasi. Dia menyindir pemimpin yang malah gemar menjual aset bangsa.
 
Menurut Karel, ketimbang nasionalisasi, langkah rasional yang dilakukan adalah melakukan renegosiasi kontrak karya di proyek yang mengeksploitasi sumber daya alam. Dia menyoroti, konsep ekonomi Prabowo malah lebih bersifat normatif.

"Belum bicara misalnya ekonomi rakyat untuk sektor pertanian itu seperti apa? Mau tutup keran impor atau subsidi pupuk. Atau redistribusi tanah kepada petani atau apa?" katanya.

Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memastikan tidak akan mendukung dan memilih capres yang memberikan janji muluk, yang justru akan membahayakan bagi kehidupan bangsa Indonesia.

"Saya ambil contoh, kalau kita dengar janji-janji kampanye selama ini, menurut saya ada yang berbahaya. Misalnya, kalau 'kalau saya jadi presiden semua aset asing akan saya nasionalisasi, kita ambil alih'," kata SBY saat wawancara dengan Suara Demokrat yang diunggah di YouTube, Rabu 7 Mei 2014.