REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden poros Partai Gerakan Indonesia Raya, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa menegaskan visi ekonominya adalah kerakyatan sesuai amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945.

Titik tekannya adalah ayat ketiga yang berbunyi 'Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat'. 

Ketua Majelis Pertimbangan Partai DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais menjelaskan, visi misi ekonomi Prabowo-Hatta menandai satu hal krusial.

"Artinya, kita mengucapkan selamat tinggal kepada ekonomi pasar sekarang ini. Ekonomi neolib, ekonomi yang mengabdi pada kepentingan asing. Kita akan mulai mengunggulkan kepentingan bangsa sendiri.  Saya kira itu intinya," ujar Amien di Jakarta, Selasa (20/5).

Berdasarkan keterangan yang laman sahabatprabowo, secara umum visi misi pasangan Prabowo-Hatta adalah 'Membangun Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur serta bermartabat'. 

Salah satu misinya adalah 'Mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, berkerakyatan dan percaya diri menghadapi globalisasi'. 

Untuk merealisasikan visi misi tersebut, Prabowo-Hatta akan melaksanakan Agenda dan Program Nyata untuk Menyelematkan Indonesia. Terdapat delapan Agenda dan Program Nyata untuk Menyelematkan Indonesia. 

Khusus untuk visi misi ekonomi Prabowo Hatta, tertuang dalam poin I, II, III dan VI. Poin I berbunyi 'Membangun Perekonomian yang Kuat, Berdaulat, Adil dan Makmur' salah satu upayanya dengan meningkatkan pemerataan dan kualitas pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi jurang antara si miskin dan si kaya (menurunkan indeks gini dari 0,41 menuju 0,31) dan meningkatkan IPM dari sekitar 75 mencapai 85. 

Poin II 'Melaksanakan Ekonomi Kerakyatan' dengan salah satu cara adalah memprioritaskan peningkatan alokasi anggaran untuk program pembangunan pertanian, kehutanan, perikanan dan kelautan, koperasi dan UMKM serta industri kecil dan menengah'. 

Poin III 'Membangun Kembali Kedaulatan Pangan, Energi dan Sumber Daya Alam' salah satu upayanya dengan menjamin harga pangan yang menguntungkan petani, peternak dan nelayan, sekaligus terjangkau konsumen, melalui sinergi kebijakan harga dan stok. 

Poin VI 'Mempercepatan Pembangunan Infrastruktur' dengan salah satu cara adalah mempercepat pembangunan infrastruktur dasar untuk mendukung proses produksi dari kegiatan ekonomi utama pada enam koridor MP3EI. 

Dana APBN yang dialokasikan adalah sekitar Rp 1.400 triliun atau 10,32 persen dari total belanja negara 2015-2019.  Upaya lainnya adalah memulai proses perencanaan pemindahan ibukota negara.