REPUBLIKA.CO.ID,DEPOK -- Jalan berseberangan antara Wiranto dan Harry Tanoe dalam dukungan terhadap kontestan pemilihan presiden (pilpres), wajar jika berakhir pecah kongsi. Pakar politik Universitas Indonesia (UI), Maswadi Rauf, menilai, langkah Wiranto sebagai ketua umum Partai Hanura agar Harry -- ketua Badan Pemenangan Pemilihan Umum (Bappilu) Hanura -- resign (mundur), sudah sesuai kode etik dan kaidah politik.
Bahkan, Harry bisa saja didongkel jika tidak mau mundur. ''Jika ada kader parpol yang membangkang atau melawan keputusan parpol, maka konsekuensinya hanya dua, yakni mengundurkan diri atau dimakzulkan oleh parpol itu," tutur Maswadi, Selasa (20/5).
Dalam menyikapi dua pasang kandidat presiden/wakil presiden, Wiranto merepresentasikan sikap partai untuk mendukung duet Jokowi/Jusuf Kalla. Tetapi pada saat bersamaan Harry Tanoe menyeberang ke kubu Prabowo/Hatta Radjasa.
"Setiap orang yang aktif dalam organisasi, termasuk organisasi sosial politik (partai), harus sadar dirinya tidak bebas dalam berpolitik karena terikat dengan serangkaian ketentuan anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) parpol," kata Maswadi.
Para kader parpol, menurut Maswardi, dapat bertindak dan bersikap bebas dalam berpolitik, selama keputusan belum diambil melalui mekanisme yang sah dalam parpol itu. Namun, jika suatu keputusan sudah diambil oleh parpol melalui mekanisme pengambilan keputusan yang sah dan legal-formal, maka setiap kader tidak memiliki kebebasan lagi untuk mengambil sikap politik berbeda.
"Pilihan lain yang bisa diambil jika kader parpol tidak puas dengan keputusan parpolnya sendiri, maka bisa membentuk parpol baru. Jadi, setiap kader parpol akan melanggar kaidah dan kode etik berpolitik jika melawan keputusan parpol," terangnya.
