REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pasangan capres-cawapres Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) akan meningkatkan anggaran kesehatan menjadi lima persen dari belanja pemerintah, yang salah satunya untuk meningkatkan kapasitas dan pelayanan 6.000 puskesmas.

"Dalam program Jokowi-JK itu jelas bahwa anggaran kesehatan akan dipertajam menjadi lima persen, untuk menyokong peningkatan penerima bantuan iuran BPJS, peningkatan kapasitas dan kualitas 6.000 puskesmas sebagai ujung tombak BPJS, serta 50.000 rumah sehat," kata anggota tim ekonomi Jokowi-JK, Dolfi OFP dalam acara Sarasehan Nasional Isu Jaminan Sosial Pada Pilpres 2014, yang diselenggarakan Universitas Sumatera Utara (USU), di Jakarta, Sabtu (7/6).

Dolfi menjabarkan, saat ini hanya 86,4 juta rakyat yang menjadi penerima bantuan iuran BPJS, namun tidak dapat dipastikan bahwa penerimanya layak dianggap sebagai masyarakat tidak mampu. "Angka BPS tentang daya beli masyarakat di bawah Rp500 ribu jumlahnya lebih dari itu, dan kalau memakai definisi fakir miskin atau orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak, tentu angkanya akan lebih besar," kata Dolfi.

Politisi PDI Perjuangan itu mencontohkan, upah minimum regional rata-rata nasional sekitar Rp 1,5 juta, sementara masyarakat yang daya belinya di bawah Rp 500 ribu saja totalnya sudah mencapai 124 juta jiwa, sehingga apabila memakai tolak ukur upah minimum rata-rata regional Rp1,5 juta, akan ada 200 juta penduduk yang perlu mendapatkan bantuan iuran BPJS.

"Maka komitmen kami adalah melakukan cover terhadap seluruh rakyat Indonesia dengan iuran tetap Rp 19.250, sehingga APBN menanggung Rp 57 triliun. Ini lebih bisa meng-cover," ujar dia.