Home >> >>
Partisipasi Pemilih di Pilpres Bisa Lebih Tinggi
Ahad , 15 Jun 2014, 11:20 WIB
Republika/Agung Supriyanto
Kertas suara pilpres 2014.

REPUBLIKA.CO.ID, MEDAN -- Pengamat politik Sumatera Utara, Shohibul Anshor Siregar memperkirakan partisipasi pemilih dalam Pemilu Presiden bisa lebih tinggi dari Pemilu Legislatif antara lain dipicu pamor kedua pasangan calon presiden/wakil presiden itu yang semakin kuat.

"Kedua kubu tampaknya mampu menembus batas psikologis politik yang membuat masing-masing pemilih merasa terlibat secara ideologis," katanya di Medan, Ahad (15/6).

Jumlah partisipasi di Pilpres (Pemilu Presiden) itu juga dipicu langkah para "investor" di balik kedua kubu yang dipastikan memaksimalkan mobilisasi pemilih untuk memperjuangkan investasi besar-besaran agar tidak sia-sia terhadap masing-masing pasangan calon presiden/wakil presiden itu.

Selain itu, kata Dosen Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), yang tidak kalah penting menambah semangat keikutsertaan pemilih adalah peran media massa.

Media massa yang secara fakta juga tidak bisa menghindari keberpihakan dengan masing-masing calon semakin memperuncing semangat pertentangan sehingga dengan sendirinya seseorang atau warga yang tadinya atau awalnya acuh-tak acuh diperkirakan akan dengan sukarela ambil bagian dalam Pilpres itu yakni ikut memilih.

"Atmosfir Pilpres dewasa ini kelihatan begitu kuat. Orang yang pernah apatispun kini banyak yang mulai merasa harus memberi suara di TPS (tempat pemungutan suara) sehingga partisipasi bisa di atas Pileg yang 71 persen," katanya.

Menurut Shohibul, agar partisipasi tinggi itu nantinya bisa terus dipertahankan ke depannya, maka Pemerintah harus melakukan pengawasan ketat agar Pilpres berlangsung jujur dan adil.

Langkah itu diperlukan apalagi mengingat Pileg yang baru berlalu dinilai masyarakat sangat buruk di mana kental dengan "money politics".

Meskipun kesan buruk itu sedikit berkurang dengan langkah-langkah yang dilakukan pihak pusat dengan memberhentikan dan membuat surat peringatan keras kepada pejabat KPU dan pengawasa. Pemilu provinsi dan kabupaten/kota yang dinilai "nakal"..

Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumut, Laksamana Adiyaksa menyebutkan, paling utama pengusaha hanya berharap Pilpres berjalan aman agar kekondusifan dunia usaha tetap terjaga.

Dia tidak memungkiri adanya upaya-upaya mengajak pengusaha untuk memilih pasangan calon presiden/wakil presiden itu.

Tetapi, kata Laksamana, kini kedewasaan politik masyarakat Indonesia semakin tinggi sehingga diyakini kuat pada akhirnya masing-masing warga akan memilih calon yang sebelumnya sudah dianalisanya baik/ buruknya.

"Yang pasti, pengusaha sangat menginginkan Pemerintahan yang baik untuk mempercepat Indonesia sebagai negara yang diperhitungkan ke depannya."katanya.

Pilpres 9 Juli 2014 diikuti dua pasangan calon presiden dan wakil presiden, yakni nomor urut 1 Prabowo Subianto-Hatta Radjasa diusung Partai Gerindra, PAN, Partai Golkar, PKS, PPP, dan PBB dan nomur urut 2 Jokowi-JK yang diusung PDI Perjuangan, Partai NasDem, PKB, Partai Hanura, dan PKPI.

Redaktur : Muhammad Hafil
Sumber : Antara
  Isi Komentar Anda
Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi republika.co.id. Redaksi berhak mengubah atau menghapus kata-kata yang tidak etis, kasar, berbau fitnah dan pelecehan, intimidasi, bertendensi suku, agama, ras, dan antar golongan. Setiap komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengirim.

Republika.co.id berhak untuk memberi peringatan dan atau menutup akses bagi pembaca yang melanggar ketentuan ini.
avatar
Login sebagai:
Komentar