REPUBLIKA.CO.ID, PALEMBANG -- Joko Widodo (Jokowi) mengunjungi pusat Usaha Kecil Menengah (UKM) di Kelurahan Tuan Kentang, Palembang, Sumatra Selatan, Rabu (25/6). Capres dengan nomor urut dua tersebut melihat-lihat pameran produk kerajinan yang dibuat oleh warga.

Ada kain songket khas Palembang, dompet, kerupuk ikan, pempek, miniatur Jembatan Ampera, sampai buah-buahan. Semua produk rakyat tersebut dijejerkan di meja. 

Jokowi dan istrinya, Iriana Widodo, kemudian mampir di sebuah stand yang memamerkan kain songket beragam motif. Capres yang diusung koalisi lima partai tersebut memuji keindahan sebuah kain songket yang berwarna merah dan hitam. 

"Saya lihat penggarapannya, dari sisi desain dan warna bagus sekali. Kombinasinya tidak rumit, tapi bagus," kata Jokowi.

Kain songket seperti ini, ujar dia, tak hanya bagus untuk dijadikan pakaian saja. Tetapi bisa juga untuk gorden, taplak meja, sampai ornamen untuk tas dan sepatu. 

Jokowi menilai, produk UKM seperti kain songket Palembang tersebut sangat layak masuk pasar ekspor. Hanya saja produk yang ingin memasuki pasar luar negeri harus lebih inovatif dari segi desain dan pengemasannya. "Produk seperti ini tidak ada di negara mana pun," ujarnya.

Karenanya, kata Jokowi, pemerintah harusnya memfasilitasi semua pelaku UKM yang kualitasnya produknya sudah baik agar bisa menembus pasar internasional. Perlu juga ada seleksi untuk menentukan cara pemasaran sebuah produk. Apakah melalui penjualan online atau jual langsung. 

Untuk sampai di tahapan tersebut, kata Jokowi, yang pertama harus dibenahi adalah masalah perizinan. Sama ketika berbicara di hadapan pengrajin tempe, Jokowi kembali mengatakan, pelaku UKM harusnya digratiskan dalam mengurus Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP). 

Bahkan, harusnya surat ijin tersebut bisa ditunggu pembuatannya. "Kalau industri kecil seperti ini punya SIUP dan TDP, mereka akan mudah mengakses permodalan ke bank, bukan ke rentenir," ujar gubernur DKI Jakarta nonaktif tersebut.

Jokowi kemudian menceritakan pengalamannya saat pertama kali menekuni usaha mebeul di Solo. Menurut mantan wali kota Solo tersebut, selama bertahun-tahun usahanya tak memiliki SIUP dan TDP karena sulitnya mengurus izin tersebut.

Menurut Jokowi, saat itu modalnya dalam merintis usaha hanya Rp 2 juta. Sementara, biaya untuk mengurus TDP Rp 1,8 juta. "Pemerintah sebenarnya mengerti persoalan ini, tapi tidak pernah diselesaikan. Ini hanya masalah kemauan," ucapnya.