REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Boni Hargens menilai bergabungnya Partai Demokrat (PD) ke koalisi pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa tak perlu dikhawatirkan oleh kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sebab, ia beranggapan dukungan Demokrat ke Prabowo-Hatta justru akan membebani pasangan tersebut.

"Selain menambah beban sandera kasus korupsinya, secara elektabilitas juga negatif. Sebab saat ini Demokrat sedang mendapatkan hukuman dari pemilih karena banyaknya kasus korupsi yang menimpa elitenya," kata Boni, Selasa (1/7).

Menurut dia, keputusan politik partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono itu justru semakin memperjelas gambaran bahwa Prabowo-Hatta didukung partai-partai sarat masalah, terutama kasus korupsi.

Ia menjelaskan, publik mencatat bahwa Demokrat pada 2009 gembar-gembor dengan iklan "Katakan Tidak Pada Korupsi". Hanya saja, elite Demokrat yang jadi bintang iklan antikorupsi itu justru dijerat KPK, seperti Anas Urbaningrum, Andi Mallarangeng dan Angelina Sondakh.

Oleh karena itu, ia meyakini langkah Demokrat ke Prabowo-Hatta justru menambah beban karena duet Prabowo-Hatta sebelumnya didukung oleh partai-partai yang elitenya terseret korupsi.

Misalnya, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali yang menjadi tersangka kasus penyelenggaraan haji, mantan Presiden PKS Lutfhi Hasan Ishaaq yang terseret kasus suap kuota impor daging sapi, kasus suap Pilkada Jawa Timur yang menyeret petinggi Golkar, atau kasus Hambalang dan Century yang menyeret elite Demokrat.

"Jadi ini malah semakin menampakkan bahwa kekuatan mereka (koalisi pendukung Prabowo-Hatta, red) hanya untuk memperjuangkan kepentingan elite orang per orang," jelas Boni.