REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR - Dana program pelayanan pendidikan gratis yang diterapkan di sejumlah daerah di Sulawesi Selatan, disinyalir hanya mendompleng dari anggaran Bantuan Operasional Sekolah. "Jadi, ada dua agenda yang dilaporkan, namun hanya menggunakan satu mata anggaran, dalam hal ini program pendidikan gratis yang dicanangkan Pemprov Sulsel hanya mendompleng pada BOS," kata Manajer Program Komite Pemantau Legeslatif (Kopel) Sulawesi Herman di Makassar, Jumat (15/4).

Dia mengatakan, sebagai gambaran, program pendidikan gratis di Kabupaten Maros dinilai tidak berjalan optimal, karena adanya sejumlah kendala yang ditemukan tim Kopel di lapangan. Menurut dia, tidak ada keterbukaan informasi mengenai alokasi anggaran pendidikan gratis yang dikelola SKPD bersangkutan kepada publik, termasuk kepada pihak legislatif.

"Tidak ada data berapa jumlah sekolah yang mendapat alokasi anggaran program pendidikan gratis, termasuk jumlah sasaran siswanya," katanya.

Selain itu, lanjut dia, peralihan masa pemerintahan di Kabupaten Maros dari HA Nadjamuddin Amirullah ke HM Hatta Rahman, memicu keberlanjutan program pendidikan gratis tersendat-sendat akibat ketidakjelasan data dan alokasi anggaran. Akibatnya, kata dia, di lapangan alokasi anggaran pendidikan untuk pendidikan dasar dan menengah disinyalir hanya mengandalkan anggaran BOS dan pihak pemerintah sudah melaporkan bahwa itu bagian dari implementasi program pendidikan gratis.

Mengenai masih adanya pembayaran yang dibebankan kepada wali siswa, padahal program pendidikan gratis sudah berjalan kurang lebih tiga tahun, salah seorang wali siswa SD di Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Sitti Rabiah mengatakan, pada saat penerimaan siswa baru masih ada biaya pendaftaran dan buku.

"Kalau biaya SPP memang sudah tidak ada, tapi anak-anak masih diwajibkan membayar uang buku oleh gurunya di sekolah," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika