REPUBLIKA.CO.ID,MALANG--Pendidikan gratis di wilayah Kabupaten Malang, Jawa Timur, masih diprioritaskan bagi warga miskin, karena anggaran yang tersedia dari APBD belum mencukupi untuk seluruh siswa.
Kepala Dinas Pendidikan (Diknas) Kabupaten Malang Suwandi di Malang, Rabu, mengatakan, saat ini pendidikan gratis baru menyentuh warga miskin jenjang SD dan SMP. Sedangkan SMA/SMK belum tersentuh.
"Anggaran untuk menggratiskan biaya sekolah bagi puluhan ribu warga miskin, baik di sekolah swasta maupun negeri ini berasal dari dana bantuan operasional sekolah (BOS) pusat dan daerah (bosda)," katanya.
Untuk siswa SD, kata dia subsidi untuk pembebasan biaya (penggratisan) masing-masing sebesar Rp400 ribu/siswa/tahun. Sedangkan untuk SMP sebesar Rp570 ribu/siswa/tahun.
Jumlah siswa miskin di jenjang SD yang bebas biaya sebanyak 23 ribu siswa dari 210 ribu siswa se-Kabupaten Malang. Dan, untuk SMP sebanyak 10 ribu lebih dari jumlah siswa sekitar 60 ribu se-Kabupaten Malang.
Lebih lanjut Suwandi mengatakan, pihaknya saat ini juga sedang melakukan pendataan secara akurat warga miskin yang wajib dikover biaya sekolahnya, agar semua anak usia sekolah bisa sekolah.
"Pokoknya tahun depan tidak ada anak usia sekolah, khususnya usia wajib belajar (pendidikan 9 tahun) yang tidak bisa mengenyam pendidikan hanya karena terkendala biaya. Mereka ini menjadi prioritas kami, makanya kami sekarang melakukan pendataan lagi," tegasnya.
Sebelumnya Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pendidikan DPRD Kabupaten Malang Noor Muchlas menyatakan, program pendidikan gratis di daerah itu belum bisa direalisasikan karena keterbatasan anggaran.
Sebagai gantinya, Pemkab Malang akan memberikan perlengkapan sekolah kepada siswa miskin secara cuma-cuma (gratis). Perlengkapan sekolah tersebut berupa tas, buku-buku, sepatu dan seragam sekolah.
"Aturan hukum yang nantinya menjadi pegangan dalam penggratisan perlengkapan sekolah itu juga sedang kami bahas. Mudah-mudahan pada tahun pelajaran 2012-2013 sudah bisa direalisasikan," kata politisi dari PKB itu.