REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah seharusnya mensosialisasikan rencana pelaksanaan uji kompetensi guru (UKG) jauh hari sebelumnya agar tidak terjadi penolakan maupun rencana boikot sebagian guru. "Adanya rencana pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk melaksanakan UKG bersertifikasi ini seharusnya tidak menjadi polemik," ujar anggota Komisi X DPR RI, Ahmad Zainuddin di Jakarta, Rabu (1/7).
Ia mengatakan, ketika berkunjung ke daerah pemilihan (dapil), dirinya banyak mendapatkan masukan dari para guru tentang rencana UKG ini. Di antaranya adalah jika tes menggunakan media internet, lalu bagaimana dengan guru yang belum bisa menggunakan internet. Juga semua guru bersertifikasi ikut UKG, bagaimana dengan guru yang sudah mendekati masa pensiun.
Bahkan, ia menambahkan, tidak sedikit dari mereka yang mempertanyakan transparansi dan kredibilitas Kemendikbud dalam proses penentuan sertifikasi guru dan juga uji kompetensi yang akan dilakukan itu. Untuk itu, Zainuddin mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan UKG ini.
Ia malah berharap pemerintah dapat menunda pelaksanaan UKG hingga keadannya kondusif. "Niat Kemendikbud memang baik dalam melaksanakan UKG ini yang bertujuan untuk peningkatan kualitas mutu pendidik dan tenaga kependidikan, hanya saja perlu diperkuat dengan sistem pelaksanaan yang kredibel dan profesional, agar tidak muncul praduga adanya indikasi kecurangan di dalamnya," ujarnya.
Di pihak lain, ia juga mengingatkan para guru yang sudah bersertifikasi agar tidak perlu takut mengikuti UKG ini. "Kalau punya kompetensi kenapa takut. Toh di dalam UU nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pada pasal 40 ayat (2) point (b) disebutkan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika