Selasa 19 Feb 2013 10:50 WIB

Kehadiran Perguruan Tinggi Asing Sulit Dibendung

Wakil Presiden Boediono.
Foto: Republika/Yasin Habibi
Wakil Presiden Boediono.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Wakil Presiden Boediono mengatakan keberadaan dan masuknya perguruan tinggi asing ke Indonesia sulit dibendung di era globalisasi yang menjadikan suatu negara tidak mungkin bisa menutup diri. "Apakah kita ingin menutup diri seperti Korea Utara? Tidak mungkin. Jadi semua sektor pasti akan terkena dampak globalisasi," kata Wapres saat menyampaikan sambutan dalam pembukaan Pembukaan Musyawarah Nasional III Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABP PTSI) di kantor Wapres Jakarta, Selasa.

Hadir dalam acara itu Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Musliar Kasim, Ketua ABP PTSI Thomas Suyatno, serta sejumlah rektor dan pengurus PTS.

Menurut Wapres, sebenarnya bukan hanya bidang pendidikan saja yang terkena dampak globalisasi, tapi juga bidang ekonomi, sosial dan budaya juga terkena dampaknya. Adanya kekhawatiran tergerusnya PTS nasional terkait dengan akan terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, kata Wapres, memang harus dihadapi karena memang tidak bisa dibendung.

Dikatakan Wapres, kalaupun masuknya PTS asing dihentikan akan sulit karena hal itu hanya akan bersifat sementara, mengingat saat ini pengajaran kuliah tidak harus lagi lewat tatap muka tapi bisa melalui "on line".

Memasuki era informasi teknologi, kata Boediono, saat ini sejumlah universitas di dunia sudah menerapkan sistem "on line" dalam menjalankan kuliah, sehingga mahasiswa tidak perlu hadir di universitas yang ada di luar negeri, yang bisa menimbulkan biaya tinggi. "Universitas sekelas Harvard pun saat ini sudah jalankan kuliah lewat 'on line' jadi sangat tidak mungkin kita menghentikan masuknya perguruan tinggi asing masuk ke Indonesia," kata Boediono.

Sementara itu, Ketua Umum ABP PTSI Thomas Suyatno mengatakan, waktu tinggal dua tahun terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN pada 2015 memang bisa menjadi ancaman bagi keberadaan PTS di Indonesia, sehingga perlu dipersiapkan dengan baik bagi pengelola yayasan. "Waktu tinggal dua tahun bukanlah waktu yang pendek," katanya.

sumber : antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement