REPUBLIKA.CO.ID, BANDARLAMPUNG -- Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor (HA IPB) mendorong lahirnya petani muda mengingat adanya kelangkaan tenaga kerja di sektor pertanian di pedesaan.
"Penurunan jumlah tenaga kerja produktif di sektor pertanian selama 10 tahun terakhir bukanlah satu kenyataan menggembirakan, karena tenaga kerja yang hilang itu bukannya terserap ke sektor industri pengolahan hasil pertanian, tetapi justru berpindah ke sektor-sektor lain yang tidak ada urusannya dengan persoalan pertanian," kata Ketua Umum HA IPB Bambang Hendroyono, pada Musyawarah Daerah DPD HA-IPB Provinsi Lampung, di Bandarlampung, Minggu.
Ia menegaskan pentingnya alumni IPB untuk berperan dalam melahirkan generasi baru petani Indonesia, langkah itu merupakan salah satu konsentrasi utama dari organisasi HA IPB.
Karena itu, lanjut dia, HA IPB berkomitmen untuk mendorong lahirnya petani-petani muda baru, khususnya alumni IPB yang telah memiliki pengetahuan dan ketrampilan manajerial dalam mengelola usaha tani produktif.
Program ini tentu tidak akan berhasil tanpa adanya persiapan yang memadai, baik dari sisi sumberdaya manusia, infrastruktur serta pendampingan di lapangan, jelas Dirjen BUK Kemenhut ini.
Bambang menjelaskan, untuk menjalankan program ini, HA IPB akan memaksimalkan kerja sama dengan berbagai pihak, baik pemerintah daerah, BUMN dan pihak swasta. Program ini diharapkan dapat melahirkan generasi petani muda yang memiliki spirit kewirausahaan dalam mendorong terciptanya kedaulatan pangan di Indonesia.
Demi mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan yang semakin hari semakin besar, HA IPB menyerukan beberapa rekomendasi kebijakan untuk mengatasi persoalan tersebut.
Lima butir rekomendasi itu adalah, pertama, menjaga agar produktivitas pertanian tidak turun, HA IPB meminta kepada para pemangku kepentingan untuk menghentikan kebijakan alih fungsi lahan pertanian produktif dengan diringi sangsi bagi pihak yang melanggar aturan tersebut.
Selanjutnya, pembangunan infrastruktur perdesaan mesti difokuskan pada pembuatan bendungan, saluran irigasi primer, sekunder dan tersier baru serta perbaikan infrastruktur yang telah rusak.
Memberikan insentif pajak bagi para pengusaha kecil dan menengah yang bergerak di sektor pangan. Kemudian terkait dengan persoalan APBN, di masa depan HA IPB menyerukan agar porsi subsidi dalam APBN pada kegiatan produksi pertanian pasca panen harus diperbesar. Selain itu, pemerintah dan DPR diharapkan bisa memasukkan Nilai Tukar Petani sebagai salah satu asumsi dalam penyusunan APBN di masa depan.
Terakhir demi mengatasi ketimpangan pemilikan lahan yang menjadi akar masalah dari ketimpangan ekonomi di perdesaan, HA IPB menyerukan agar pemerintah mendatang bisa membuka akses yang luas bagi para petani miskin terhadap lahan.
"Lima rekomendasi kebijakan kedaulatan pangan itu merupakan hasil pemikiran Dewan Pakar HA IPB," tambah Bambang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika