REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) diwakili oleh Maman Immanulhaq, mendatangi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI, untuk membahas Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017. Dalam pertemuan informal dengan Deputi Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kemenko PMK, Agus Sartono, membahas draff Perpres yang akan menggantikan Permendikbud.

"Saya habis pertemuan dengan Menteri Puan Maharani, yang diwakili Pak Agus Hartono, bahwa Permendikbud ini pasti dicabut," ujar Dewan Syura DPP PKB, KH Maman Immanulhaq, saat dihubungi Republika.co.id via telepon, Jumat (11/8) pagi.

Pertemuan yang diadakan pada, Kamis (10/8) malam itu, oleh KH Maman menjadi waktu yang tepat untuk mempelajari rancangan Perpres agar NU bisa memberikan masukan-masukan. NU tanpa syarat tetap meminta agar pertama, Permendikbud dicabut. Kedua, tidak ada Full Day School (FDS), dan ketiga, akan meminta masukan dari semua pihak agar pendidikan karakter bangsa ini berjalan dengan baik.

"Ini merupakan dialogis yang baik, karena pemerintah juga merespons dengan baik perihal masukan dari NU," kata dia.

Maman memaparkan, dalam sejarahnya, NU tidak pernah melakukan ancaman lalu demo besar-besaran, apalagi anarkis, ini ia pastikan tidak akan terjadi. Maman memastikan, ini hanya sekedar suara demokrasi, ini voice berbeda dengan demo-demo lain yang terkadang noise.

"Kami berdasarkan fakta sejarah, realitas masyarakat, ini adalah suara demokrasi bahwa Presiden hari ini kuat dan sebagainya, tetapi mengabaikan aspirasi umat Islam terbesar di Indonesia, yaitu NU, adalah sebuah kesalahan fatal juga. Kita harus mengingatkan Presiden soal itu," ujar dia.

Maman juga mengatakan, terkait penolakan keras FDS atau lima hari sekolah yang akan diterapkan Kemendikbud, bukan karena Mendikbud, Muhadjir Effendy merupakan tokoh Muhammadiyah, itu tidak ada hubungannya sama sekali. "Saya meminta soal FDS ini tidak dimanfaatkan pihak lain untuk membenturkan NU dan Muhammadiyah. Sangat riskan Republik ini bila kedua ormas besar ini berbenturan," tutur Ketua Lembaga Dakwah PBNU itu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika