REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir menyatakan masalah rektor asing, guru besar, atau dosen asing itu di negara lain adalah hal yang biasa. Ia menyatakan hal ini demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing.
Ia pun optimistis rencana itu akan berjalan meski membutuhkan perbaikan regulasi untuk mendukung rencana tersebut. "Saya yakin ini adalah jalan keluar terbaik untuk negara, jalan terbaik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, saya hanya ingin Indonesia punya perguruan tinggi yang masuk 200 besar dunia," kata dia kepada wartawan di gedung Kemenristekdikti, Jakarta, Jumat (2/8).
Menteri Nasir menuturkan, akan berbicara tentang rencana mendatangkan rektor dari luar negeri kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). "Dengan DPR kita bicarakan, pro dan kontra itu hal yang biasa, yang penting kalau kontra jangan terlalu membenci, kalau yang namanya kontra mari kita ajak bicara berilah kesempatan pemerintah untuk melakukan hal ini, jangan kontra langsung membenci, semua ditutup itu namanya tidak kooperatif, yang namanya koperatif itu bagaimana berilah kesempatan ini bisa jalan," ujarnya.
Ia mengaku sudah mewacanakan impor rektor pada 2016, tapi mendapat perundungan dari masyarakat. "Saya setop (hentikan) dululah, wah ini perlu di-challenge (ditantang) kembali nih, saya lebih keras lagi," ujarnya.