REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan menindas warga Palestina dan mendorong prakarsa sepihak tidak akan menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Ia pun menolak klaim sepihak dukungan AS ke Israel atas Yerusalem.
"Apa yang bisa menyelesaikan krisis antara Israel dan Palestina? Bukan inisiatif sepihak, atau menginjak-injak hak-hak sah rakyat Palestina untuk melegitimasi perdamaian atau meremehkan hak adil Israel atas keamanan. Tidak ada alternatif yang kredibel untuk solusi dua-negara yang hidup berdampingan dalam damai dan keamanan dengan Yerusalem sebagai ibu kota," kata Macron
Ketegangan meningkat sejak Desember tahun lalu, saat presiden Amerika Serikat (AS) mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. AS kemudian memindahkan Kedutaan Besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Baca juga, Menlu Palestina akan Kunjungi Indonesia, Ini Agendanya.
Langkah Trump membuat marah orang-orang Palestina yang sejak itu memboikot upaya perdamaian Washington. Namun Pemerintah Trump mengaku akan mendukung solusi dua negara jika kedua belah pihak setuju.
Yerusalem adalah salah satu masalah utama dalam konflik Israel-Palestina. Israel menganggap semua Yerusalem menjadi ibu kota mereka klaim yang tidak diterima secara luas secara internasional. Palestina menginginkan bagian timur kota sebagai ibu kota negara masa depan.
AS juga telah menghentikan bantuan kepada Palestina dan badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA). AS juga telah memerintahkan kantor Organisasi Pembebasan Palestina di Washington ditutup. Kebijakan ini semakin membuat marah para pemimpin Palestina.
Macron mengatakan Paris memiliki persahabatan yang erat dengan Israel. Tetapi ia meminta Israel untuk mengakhiri kebijakan yang dapat merusak perjanjian damai. "Melanjutkan jalan ini akan menjadi kesalahan," katanya.
Pejabat Prancis dan Eropa mengaku mereka memiliki sedikit ruang untuk melakukan manuver pada proses perdamaian Timur Tengah. Namun, dalam pembicaraan dengan Trump pada Senin, Macron mengatakan kepada Trump bahwa kebijakannya untuk memberikan tekanan pada Palestina tidak dapat dilanjutkan. Ia mendesak agar solusi segera ditemukan.
Pernyataan Macron diamini oleh Raja Yordania Abdullah. "Tidak ada yang namanya perjanjian sepihak; dibutuhkan setidaknya dua pihak untuk membuat kesepakatan. Membantu para pihak mencapai kesepakatan itu, dan bekerja sama untuk membangun masa depan yang baru, layak mendapat dukungan kuat dan mantap dari seluruh dunia kita," kata Raja Abdullah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika