REPUBLIKA.CO.ID, NUSA DUA -- Bank Dunia (World Bank) mengalokasikan dana pinjaman untuk pemerintah Indonesia hingga 1 miliar dolar Amerika Serikat (AS). Pinjaman ini ditujukan untuk penanganan dan pemulihan pascabencana di Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan lokasi terdampak bencana lainnya di Indonesia. Dalam tawarannya, Bank Dunia juga mengklaim tawaran pinjaman ini mampu memperkuat ketahanan jangka panjang.
Namun yang perlu dicatat, angka 1 miliar dolar AS adalah angka yang dialokasikan Bank Dunia dan ditawarkan kepada pemerintah Indonesia. Pemerintah perlu melakukan pembahasan mendalam dengan parlemen terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 untuk kemudian menetapkan berapa angka pinjaman yang akan diterima. Jadi, jumlah pinjaman yang diterima bisa di bawah angka tersebut.
Bank Dunia juga memberikan hibah sebesar 5 juta dolar AS atau Rp 75 miliar sebagai dana asistensi bagi pemerintah untuk melakukan rekonstruksi pembangunan di daerah bencana. Angka pinjaman dan hibah yang disampaikan Bank Dunia bukan tanpa dasar.
CEO Bank Dunia Kristalina Georgieva menyebutkan, pihaknya melakukan kajian awal dan menaksir besaran kerugian fisik, di Sulawesi Tengah saja, mencapai 531 juta dolar AS atau sekitar Rp 8,07 triliun. Rinciannya kerugian Rp 2,75 triliun untuk perumahan, Rp 2,82 triliun untuk sektor nonperumahan, dan Rp 2,5 triliun untuk infrastruktur lain.
Kristalina menyebutkan Bank Dunia semakin yakin untuk menawarkan pinjaman kepada Indonesia setelah dirinya mengunjungi Kota Palu bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kristalina mengapresiasi langkah cepat pemerintah dalam melakukan tanggap bencana.
"Saat kita memasuki tahap rekonstruksi, kami menawarkan bantuan dana hingga 1 miliar dolar AS yang merupakan dukungan yang komprehensif dan tersedia untuk Indonesia. Penghormatan terbaik bagi mereka yang telah kehilangan nyawa adalah membangun kembali dengan lebih baik," jelas Kristalina usai melakukan pertemuan tertutup dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Sofitel Luxury Hotel Nusa Dua Bali, Ahad (14/10).
Paket pinjaman yang ditawarkan Bank Dunia sendiri mencakup dana transfer tunai untuk 150 ribu keluarga termiskin yang terdampak bencana untuk jangka waktu antara 6 bulan hingga satu tahun. Alokasi pinjaman hingga 1 miliar dolar AS juga mencakup program pemulihan darurat baru, seperti pembangunan kembali rumah sakit, sekolah, jembatan, jalan, jalan raya, dan infrastruktur pasokan air bersih.
"Bantuan juga akan memperkuat sistem pemantauan dan peringatan dini, dan membantu membiayai rekonstruksi permukiman dan infrastruktur dan layanan di tingkat lingkungan," kata Kristalina.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menanggapi positif tawaran pinjaman oleh Bank Dunia. Menurutnya, pemulihan kehidupan dan mata pencaharian masyarakat yang terdampak bencana alam adalah prioritas utama pemerintah. Terkait soal besaran pinjaman yang akan diterima, Sri menegaskan bahwa pemerintah masih harus membahasnya dengan parlemen, sekaligus melihat postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 nanti.
"Kita akan melihat APBN kita 2019 bagaimana nanti. Dan mereka kan menyebutkannya up to 1 billion dan bentuknya cukup general. Kita akan melihat dari sisi kebutuhan dan desain APBN 2019. Setiap loan pasti ada mekanisme pengawasan," jelas Sri.
Sebelumnya, Kristalina berkunjung ke Palu bersama Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres. Di Palu, mereka disambut Jusuf Kalla dan Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Willem Rampangilei.
Ikuti Whatsapp Channel Republika