REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah akan meresmikan operasional dua Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pada 2019. Dua KEK tersebut yakni KEK Tanjung Api-Api di Sumatra Selatan dan KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan di Kalimantan Timur.
"Lahannya sudah tidak ada masalah. Persoalannya serfikasinya belum diterbitkan BPN (Badan Pertanahan Nasional)," kata Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta pada Kamis (27/12).
Isran menyampaikan, BPN akan segera menyelesaikan sertifikasi lahan KEK tersebut. Setelah itu, dia memperkirakan KEK Maloy sudah bisa beroperasi paling lambat Februari 2019.
Dia mengatakan, KEK Maloy sudah berhasil menarik minat investor untuk membangun industri terkait pelabuhan dan pengolahan minyak kelapa sawit. Akan tetapi, investasi tersebut belum bisa direalisasikan lantaran masih menunggu operasionalisasi KEK Maloy.
"Kalau kita ekspor langsung dari situ, misalnya ke utara, ke Shanghai, Cina, apa ke Korea itu jauh lebih pendek waktunya. Selama ini, kalau ekspor barang-barang kita dari Surabaya itu 29 hari. Tapi, kalau lewat Kaltim hanya 9,8 hari sampai," kata Isran.
Sementara, untuk KEK Tanjung Api-Api, Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru melakukan revisi dengan menyertakan area pelabuhan Tanjung Carat ke dalam KEK tersebut. Dia menekankan, akses jalan tol sudah disiapkan dari Palembang menuju KEK Tanjung Api-Api guna mendukung operasionalnya.
"Bukan dihentikan, tapi revisi untuk memasukkan kawasan Tanjung Carat itu untuk menjadi kawasan yang terintegrasi dengan KEK," kata Herman.
Sekretaris Dewan Nasional KEK Enoh Suharto Pranoto mengatakan, rapat koordinasi yang dilakukan di Kemenko Perekonomian telah menyepakati upaya penyelesaian sertifikasi lahan KEK Maloy.
"Gubernur, Bupati, dan BPN sudah sepakat Januari ini bisa selesai," kata Enoh.
Saat ini enam dari 12 KEK telah beroperasi. KEK tersebut yakni Sei Mangkei, Tanjung Lesung, Mandalika, Palu, Arun Lhokseumawe, dan Galang Batang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika