REPUBLIKA.CO.ID, SURAKARTA--Wakil Presiden RI Jusuf Kalla meminta kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) agar pengelolaan zakat dilakukan secara terbuka. Hal ini kata JK, untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat membayar zakat melalui lembaga tersebut. Dengan begitu, maka penerimaan zakat akan meningkat.
"Yang perlu kalau kita menaikkan zakatn itu ialah bagaiamana terbuka dan diketahui orang itu manfaat," ujar JK saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Baznas 2019 di Pendopo Balai Kota Surakarta, Jawa Tengah pada Senin (4/3) malam.
Menurutnya, yang harus dilakukan untuk meningkatkan zakat melalui Baznas, adalah dengan kepercayaan. Baznas kata JK, harus mampu terbuka dalam pengelolaan dan pemberian zakat kepada pihak yang berhak menerima zakat.
"Ke delapan penerimanya, itu harus diketahui oleh kita, karena orang yang perlu ditegakkan oleh Baznas ialah kepercayaan masyarakat dulu. bahwa kalay saya bayar zakat itu akan diberikan betul kepada fakir miskin, kepada mualaf," kata JK.
Karenanya, ia pun menekankan agar zakat yang diterima Baznas, langsung disalurkan kepada penerima zakat dan tidak disisakan dalam jumlah cukup besar. JK menyampaikan demikian, karena saldo zakat Baznas untuk tahun 2017, masih tersisa lebih dari Rp 1 triliun.
"Itu terlalu besar, mestinya begitu diterima langsung dikeluarkan, di Indonesia ada 25 juta orang miskin, ada 9,8 persen orang miskin dari penduduk kita berarti kurang lebih 25 juta orang," ujar JK
"Jadi tentu harus diketahui orang atau mendirikan untuk apa, barulah tingkat kepercayaan itu akan membawa orang untuk secara ikhlas membayar zakatnya lewat Baznas," ujar JK
Meski demikian, ia merasa bersyukur karena zakat yang dihimpun Baznas setiap tahun naik jumlahnya. Ia juga merasa perlu meluruskan, bahwa besaran zakat, hanya diukur dari penerimaan Baznas saja.
Menurutnya, banyak masyarakat yang berzakat tanpa melalui Baznas, namun ke lingkungan sekitarnya untuk kepentingan masyarakat.
"Berapa banyak biaya yang dibutuhkan untuk membangun masjid dan pesantren, sekolah, rumah sakit, membantu orang miskin, itu ada zakat semua, cuma tidak melalui Baznas," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Baznas, Bambang Sudibyo mengatakan jumlah pengumpulan zakat melalui Baznas tumbuh 24 persen per tahun. Jumlah itu jauh di atas tahunan pertumbuhan ekonomi nasional untuk periode yang sama, yaitu sedikit di atas 5 persen.
Ia menjelaskan, artinya kesadaran umat Islam di Indonesia untuk menunaikan kewajikan zakat sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan telah meningkat dengan amat baik. Pada 2018 pengumpulan akat, infak, dan sedekah secara nasional yang masih dalam proses penghitungan diperkirakan bisa melampaui target Rp 8 triliun.
"Namun demikian, jumlah tersebut hanyalah 3,5 persen saja dari perkiraan potensi zakat nasional 2018 sebesar 1,57 persen PDB atau sekitar Rp 230 triliun. Maka diperlukan upaya yang serius agar realisasi pengumpulan zakat bisa mendekati potensinya," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika