REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Said Abdullah, meminta pemerintah untuk meringankan beban yang dialami Bulog saat ini. Khususnya, imbas dari adanya peralihan program Beras Keluarga Sejahtera (Rastra) menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Said mengatakan, Bulog kehilangan pasar akibat adanya BPNT. Di satu sisi, Bulog sebagai BUMN diberi tugas untuk menjadi pengaman stok demi mengantisipasi lonjakan harga beras yang terjadi sewaktu-waktu.
Saat ini, Bulog sudah memiliki unit bisnis penjualan beras premium melalui usaha Rumah Pangan Kita atau RPK. Namun, kata Said, porsi bisnis tersebut belum sebesar perusahaan beras swasta pada umumnya.
“Harus ada kajian yang lebih kuat untuk menempatkan Bulog sebagai entitas bisnis. Mau ditaruh dimana Bulog? Sementara satu sisi bebannya terlalu berat,” kata Said kepada Republika.co.id, kemarin.
Said menilai, jika Bulog diarahkan untuk menjadi entitas bisnis, maka pemerintah harus berani melepas Bulog agar benar-benar menjadi pemain di pasar komoditas beras. Namun, jika tetap diebebani sebagai buffer stock, pekerjaan Bulog akan bertambah berat untuk menghidupi korporasi.
“Kalau begini terus repot. Nanti justru terlalu besar ekspektasi terhadap Bulog,” kata dia.
Selain itu, Said pun menyinggung tentang pembentukan Badan Pangan Nasional yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Menurut Said, pembentukan dan pendirian Badan Pangan Nasional akan membantu pemerintah untuk lebih berkonsentrasi menyusun konsep penanganan pangan di Indonesia yang kerap bermasalah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika