REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- Rencana India memberlakukan Pendaftaran Kewarganegaraan Nasional (NRC) di seluruh negeri menciptakan ketakutan di masyarakat muslim. Pada 31 Agustus lalu program yang hanya dilakukan di Negara Bagian Assam itu menghilangkan kewarganegaraan hampir 2 juta orang.  

Para aktivis mengkritik proses NRC yang diawasi Mahkamah Agung itu karena banyaknya anomali dan kecatatan prosedural. Di banyak kasus, NRC menghilangkan kewarganegaraan orang asli India termasuk mantan pejabat pemerintah.

Beberapa pejabat dari partai berkuasa Bharatiya Janata Party (BJP) termasuk Menteri Dalam Negeri Amit Shah meminta NRC diimplementasikan di seluruh India. Alasannya, untuk mengidentifikasi dan mendeportasi imigran yang tidak memiliki dokumen resmi.

Banyak warga muslim yang yakin BJP menggunakan isu kewarganegaraan untuk mengincar komunitas mereka, populasi 14 juta dari 1,3 miliar penduduk India. Salah satu mahasiswa Jamia Millia University di New Delhi Mohammad Yehya mengatakan karena muncul kekhawatiran semacam itu. Para cendikiawan dan tokoh masyarakat yang menyarankan masyarakat minoritas muslim untuk menjaga semua dokumen agar mendukung bukti kewarganegaraan mereka.

"Ada ketakutan di antara muslim bahwa BJP mungkin akan melaksanakan rencana NRC seluruh negeri jadi kami harus hati-hati dan menjaga semua sertifikat dan dokumen jadi tidak ada masalah yang dihadapi di masa mendatang," kata Yehya kepada Aljazirah, Rabu (11/9).

Pemerintah yang konservatif terus menggaungkan retorika isu imigran yang harus mereka hadapi. Pada Ahad lalu, Sha mengulang lagi posisi partainya. Ia mengatakan tidak satu pun imigran ilegal yang diizinkan tinggal di India.

Shah yang dikenal sebagai tangan kanan Perdana Menteri Narendra Modi pernah menyebut imigran Bangladesh sebagai 'rayap'. Pernyataan itu dibela juru bicara BJP. Partai itu juga dikritik karena mengabaikan semangat sekuler dalam konstitusi India.

Partai nasionalis Hindu itu mengatakan mereka akan mengubah undang-undang kewarganegaraan, demi melindungi warga Hindu dikeluarkan dari daftar NRC di Assam.

"Jika BJP ingin menggelar NRC di seluruh negeri, biarakan mereka melakukan itu tapi ketika para pemimpin secara terbuka mengatakan Hindu, Sikh, Jain, dan Buddha tidak perlu khawatir, apa artinya itu? Jelas artinya proses itu hanya mengincar muslim," kata Arsheel Jamal yang memiliki toko grosir di Zakar Nagir, New Delhi.

"Hukum harusnya sama untuk semua orang apakah imigran itu Hindu atau muslim atau Buddha," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika