Rabu 11 Sep 2019 18:54 WIB

Lestarikan Terumbu Karang, TNC Ajukan Skema Pertukaran Utang

Potongan utang itu akan digunakan untuk membiayai konservasi terumbu karang.

Rep: Febrian A/ Red: Budi Raharjo
Sejumlah ikan berada di sekitar terumbu karang di wilayah peraian konservasi Taman Nasional Karimunjawa (TNKJ), Jepara, Jawa Tengah. (ilustrasi)
Foto: Antara/Aji Styawan
Sejumlah ikan berada di sekitar terumbu karang di wilayah peraian konservasi Taman Nasional Karimunjawa (TNKJ), Jepara, Jawa Tengah. (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- The Nature Concervancy (TNC), organisasi sosial lingkungan hidup yang bermarkas di Amerika Serikat (AS), tengah menyusun rencana baru untuk terus melestarikan terumbu karang di Indonsia. Untuk membiayai rencana tersebut, TNC akan mengajukan skema pertukaran utang kepada Indonesia dan negara pemberi utang.

Reef System Lead TNC World Office, Lizzie Elizabeth McLeod, menuturkan, skema pertukaran utang adalah dengan meminta negara pemberi hutang tertentu untuk memangkas beban utang Indonesia. Lalu, jumlah potongan utang itulah yang akan diberikan pemerintah Indonesia untuk pembiayaan konservasi terumbu karang.

"Selain menurunkan beban utang, Indonesia juga bisa menjaga terumbu karangnya," kata McLeod kepada wartawan di Jakarta, Rabu (11/9).

McLeod mengakui, skema pertukaran utang ini adalah sebuah skema baru yang diterapkan organisasinya. Sejauh ini, kata dia, skema ini sudah berhasil diterapkan di Republik Seiselensa, sebuah negara kepulauan di timur Afrika. "Kami berencana menerapkan skema ini di 20 negara dalam lima tahun kedepan," ucapnya.

Direktur Program Lautan Indonesia pada Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), Muhammad Ilham, mengatakan, skema pertukaran utang ini harus diupayakan lantaran butuh dana besar untuk mengkonservasi kawasan terumbu karang Indonesia yang merupakan terluas di dunia. "Satu kapal patroli kecil saja butuh 7-10 juta untuk bahan bakarnya saja. Apalagi untuk semua kapal," kata Ilham di tempat yang sama.

YKAN, yang terafiliasi dengan TNC, ujar Ilham, akan segera menawarkan skema ini kepada Pemerintah Indonesia. Jika pemerintah tertarik, maka pihaknya juga akan mengajukan sekema itu kepada negara pemberi utang Indonesia. "Indonesia juga harus terbuka kepada siapa berutang sehingga bisa dilihat negara mana yang mau menerapkan skema ini," ucap Ilham.

Selain itu, lanjut Ilham, Indonesia juga harus memenuhi satu syarat jika memang ingin terapkan skema ini. Yakni bersedia menetapkan 30 persen kawasan lautnya sebagai wilayah konservasi terumbu karang. "Saat ini Indonesia baru menuju 10 persen," ungkap Ilham.

McLeod menyebut, upaya konservasi terumbu karang memang harus ditingkatkan di Indonesia. Selain negara dengan kawasan terumbu karang terluas, ternyata kawasan laut Indonesia memiliki sujumlah titik yang tidak terpengaruh peningkatan suhu lautan akibat perubahan iklim. Sehingga terumbu karang tetap bisa lestari.

Untuk itu, pihaknya tengah menyusun upaya konservasi dari penyebab kerusakan lain seperti polusi di laut, sedimentasi ataupun aktivitas manusia di laut. Salah satu rencana konsevasi yang disusun adalah melibatakan masyarakat lokal yang memang telah memiliki perangkat norma dalam menjaga ekosistem lautan.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement