REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, ada dua prioritas pemerintah dalam mendukung pengembangan teknologi finansial (tekfin/fintech) di Indonesia. Poin tersebut adalah pembangunan infrastruktur di berbagai sektor dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Sri mengatakan, belanja pemerintah di infrastruktur menjadi sangat penting saat berbicara pondasi tekfin di suatu negara. Meski tidak memberikan dampak langsung, infrastruktur merupakan kondisi yang mutlak. "Ini menjadi necessary condition agar ekonomi dapat diakses seluruh masyarakat," ujarnya dalam acara Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) di Jakarta Convention Center, Jakarta, Senin (23/9).
Selama lima tahun terakhir, pembangunan infrastruktur sudah menjadi prioritas pemerintah. Sri menyebutkan, dari pelabuhan, bandara sampai satelit untuk menunjang jaringan komunikasi terus dibangun. Untuk akses internet, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) juga sudah membangun palapa ring yang ditargetkan rampung 100 persen sampai akhir tahun.
Prioritas kedua yang disebutkan Sri adalah kualitas SDM. Pemerintah sudah mengalokasikan belanja dengan nominal besar untuk memastikan edukasi dan pelatihan serta vokasi lebih mudah diakses masyarakat di berbagai daerah. Bahkan, pada 2020, pengeluaran pemerintah terbesar ditujukan pada pendidikan.
Selain itu, Sri menambahkan, pemerintah menyediakan intervensi tambahan lainnya yang lebih difokuskan kepada pihak swasta. Yaitu melalui pemberian insentif super deductible tax kepada perusahaan yang melakukan kegiatan vokasi dan pelatihan/magang dengan kompetensi tertentu.
Pemerintah juga mendorong perusahaan untuk dapat memberikan pelatihan mengenai ekonomi digital kepada para pekerja maupun masyarakat secara luas. Tujuannya, agar SDM Indonesia lebih siap menghadapi era ekonomi digital. "Khususnya mengenai fintech (tekfin)," tutur Sri.
Pemerintah, terutama Kemenkeu, juga terus membuat dialog dengan industri terkait ekonomi digital. Terutama di dalamnya adalah penerapan pajak yang akan bersifat adil antara pengusaha konvensional maupun digital. Konsep serupa sudah diterapkan di sejumlah negara, termasuk Prancis.
Sri mengakui, pembaruan kebijakan pajak patut dipertimbangkan mengingat perdagangan kini sudah bersifat transaksi cross border atau lintas batas. Oleh karena itu, pemerintah harus merancang kebijakan yang sesuai. "Kami terus diskusi untuk desain kebijakan yang globalize dan borderless," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika