REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin diminta lebih fokus untuk mendatangkan investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI) ke dalam negeri. FDI dinilai menjadi solusi untuk menambal transaksi dagang yang saat ini mengalami defisit. 

"FDI merupakan sebuah keharusan, Vietnam bisa tumbuh karena banyak FDI masuk ke sana," kata ekonom Ferry Latuhihin, Senin (28/10).

Sayangnya, saat ini Indonesia dinilai kurang ramah terhadap investasi, terutama dalam hal perizinan. Di samping itu, ada banyak peraturan daerah yang bertabrakan dengan peraturan pusat. Akibatnya, banyak investasi asing yang sulit masuk ke Indonesia. 

"Kalau ini tidak dibenahi, kita tidak akan bisa lepas dari permasalahan ini," kata Ferry. 

Untuk itu, menurunkan tingkat hambatan investasi menjadi tugas yang besar pada pemerintahan Jokowi jilid II ini. Menurut Ferry, Indonesia harus bergantung kepada FDI karena kondisinya saat ini negara tidak memiliki cukup simpanan. Bahkan APBN mengalami defisit. 

Agar diserbu oleh investasi asing, Ferry mengatakan Indonesia harus melakukan deregulasi. Pasalnya, terlalu banyak peraturan menteri dan peratutan daerah yang mempersulit investor untuk berinvestasi. Akibatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia selalu digenjot oleh konsumsi. 

Kedua, pemerintah perlu melakukan debirokratisasi. Dengan adanya Undang Undang Otonomi Daerah, banyak pemerintah darah yang membuat peraturan sendiri yang tidak sesuai dengan peraturan pusat. Selanjutnya, perlu ada reformasi struktural. 

Alih-alih mengejar ekspor, Ferry menyarankan, pemerintah untuk lebih fokus melakukan substitusi impor. "Masih banyak kita harus impor. Seperti tekstil serbuan dari Cina sangat luar biasa sampai banyak perusahaan tekstil lokal yang gulung tikar," kata Ferry.