REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengajak seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Komisi IV untuk menyelesaikan persoalan pertanian secara bersama-sama. Langkah ini, kata Syahrul, perlu dikakukan secara berkelanjutan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan menjamin terpenuhinya kebutuhan pangan bagi 267 juta penduduk Indonesia.
"Saya berharap kerja sama dengan DPR berlangsung masif. Sebab sektor pertanian adalah sektor yang menjadi kekuatan dan daya tahan sebuah negara. Saya juga memastikan bahwa kehadiran saya harus membawa tekad kuat agar pertanian ini menjadi lebih baik," ujar Mentan Syahrul dalam Rapat Kerja bersama DPR, Selasa (5/11).
Sebagai langkah kongkrit, lanjut Syahrul, Kementerian Pertanian (Kementan) sudah menetapkan fokus kerja pada dua hal. Pertama adalah mengerjakan program prioritas pembangunan pertanian untuk 2020-2024 dan kedua merampungkan satu data pertanian.
"Giamana kita mau kerja kalau datanya saja tidak beres. Karena itu saya sudah mendatangi BPS, kemudian Kementerian ATR dan lembaga lain. Saya juga berharap tanggal 1 Desember nanti datanya sudah selesai. Saya kira ini perlu dikawal oleh DPR," katanya.
Setelah data pertanian rampung, Syahrul juga mengaku akan segera mengaktifkan War Room pertanian yang didesain modern melalui dukungan teknologi digitalisasi. War Room ini diharapkan mampu menyelesaikan berbagai persolan yang berkaitan dengan pembangunan pertanian.
"War Room ini bukan ruang perang secara harfiah. Namun merupakan penamaan untuk perang gagasan atau ruang diskusi atau ruang pengendalian serta update data pertanian," katanya.
Selanjutnya, program jangka panjang yang akan diterapkan Kementan adalah membangun Komando Strategi Pertanian (Kostra Tani) di seluruh Desa dan Kecamatan. Sistem ini merupakan sistem strategi pemerintah dalam memantau proses pembangunan pertanian, terutama yang berkaitan denhan penyediaan pangan.
"Dalam Kostra Tani ini peranan penyuluh sangatlah penting. Mereka adalah kopassus kita yang memiliki kekuatan intelektual untuk mendorong petani kita maju. Nantinya mereka juga akan dilengkapi dengan sistem pendataan berbasis teknologi informasi," katanya.
Mengenai hal ini, Ketua Komisi IV Fraksi PDIP, Sudin mengapresiasi paparan program jangka pendek dan jangka panjang Mentan Syahrul. Kata Sudin, paparan SYL yang harus didorong utamanya yang berkaitan dengan penyelesaian data sebagai bahan dalam memutuskan kebijakan.
"Saya selaku Ketua Komisi IV sangat mengapresiasi sekali apa yang disampaikan Pak Menteri. Terutama perihal validasi data. Kalau datanya single pasti lebih valid. Kalau data-data valid, maka dengan mudah kita merancang pola subsidi pupuk yang akan digodok tanggal 18 mendatang," katanya.
Sudin memastikan bahwa DPR juga siap berkolaborasi dengan Kementan untuk membangun semua sektor pertanian ke depan. Satu yang menjadi catatan Sudin antara lain soal belum berkembangya sektor hortikultura.
"Makanya kita harus saling tukar pikiran, saling diskusi dan komunikasi yang lancar. Sebab masukan dari teman-teman yang biasa di lapangan akan menjadi masukan untuk kita mewujudkan Swasembada," katanya.
Wakil Ketua Komisi IV, Daniel Johan juga menyambut baik gagasan Mentan Syahrul dalam menjadikan data sebagai basis utama pembangunan pertanian Indonesia. Menurutnya, langkah tersebut harus mendapat dukungan dari semua pihak agar program kerja di Kementan berjalan sesuai roadmap yang ada.
"Tentu saja kita sambut baik apa yang akan dilakukan Pak Menteri. Dalam hal ini perampungan data. Saya kira ini harus didukung dan didorong oleh semua pihak agar pertanian kita semakin maju," katanya.
Anggota Komisi IV Fraksi PKS, Andi Akmal Pasluddin juga mengapresiasi kebijakan perampungan data di Kementan. Dia mendukung kebijakan itu karena selama ini data Kementan selalu berbenturan dengan Badan Pusat Statistik (BPS).
"Memang seharusnya program kementan adalah data tunggal. Sebab selama ini kita tidak yakin dengan kebijakan pertanian yang memiliki data berbeda dengan BPS. Yang jelas, kita apresiasi dan kita mendorong agar kementan memiliki data valid untuk kita mengambil kebijakan," katanya.
Sementara Anggota lainya yang mewakili Fraksi PKB, Edwar Tannur meminta Mentan Syahrul untuk membuktikan apa yang telah dipaparkan. Utamanya yang berkaitan dengan perampungan data dan sinergitas kerja nyata dengan DPR.
"Saya terus terang kagum dengan bicara pak menteri. Kalau saya lihat Itu orang kerja bukan orang omong. Jadi kedepanya sinergi antara pak menteri dengan pimpinan di daerah harus lebih baik. Kami menunggu apa yang sudah pak mentri sampaikan," tukasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika