REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) hari ini (21/11) melakukan market souding empat ruas jalan tol baru. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menawarkan empat ruas jalan tol kepada investor melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Keempat jalan tol tersebut yaitu Tol Solo-Yogyakarta-Bandara Internasional Yogyakarta Kulon Progo (93,14 kilometer) dengan biaya Rp 28,58 triliun, Yogyakarta0-Bawen (76,36 kilometer) dengan biaya Rp 17,38 triliun, Gedebage Tasikmalaya-Cilacap (206,65 kilometer) dengan biaya sebesar Rp 57,594 triliun, serta Makassar, Maros, Sungguminasa, Takalar sepanjang 48,12 kilometer dengan biaya Rp 9,41 triliun.

"Sekarang sudah sangat ditunggu-tunggu kehadiran jalan tol ini karena sudah nyambung dengan jalan Tol Trans Jawa Semarang, dan Solo," kata basuki di Gedung Kementerian PUPR, Kamios (21/11).

Melalui skema KPBU, Basuki memastikan pemerintah memberikan berbagai fasilitas dan kemudahan di antaranya dukungan viability gap funding (VGF) berupa dukungan pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan sebagian konstruksi jalan tol. Sehingga, kata Basuki, dapat meningkatkan kelayakan finansial suatu ruas tol.

Basuki memastikan setelah melakukan penawaran kepada investor terkait empat jalan tol tersebut, Kementerian PUPR akan berupaya menjalin komunikasi dengan para investor dan stakeholder lain. "Ini dalam bentuk penyampaian perkembangan terkini mengenai persiapan keempat proyek tersebut hingga pada tahap prakualifikasi nanti," jelas Basuki.

Dia menambahkan, investor dibutuhkan karena pembiayaan infrastruktur menjadi salah satu tantangan tersendiri. Kemampuan APBN pada 2020-224, diproyeksikan hanya mampu memenuhi 30 persen atau sekitar Rp 623 triliun dari total kebutuhan anggaran untuk penyediaan infrastruktur sebesar Rp 2.058 triliun.

Sebagai langkah untuk menutupi jarak pendanaan non-APBN sebesar 70 persen atau Rp 1.435 triliun, Kementerian PUPR mendorong inovasi pembiayaan pembangunan infrastruktur. "Ini dilakukan melalui skema KPBU atau public private partnership (PPP)," ujar Basuki.

Menurutnya, keterlibatan badan usaha melalui skema KPBU merupakan bagian dari strategi besar untuk membiayai infrastruktur. Basuki yakin dengan cara tersebut maka kapasitas pembangunan infrastruktur akan meningkat berkali lipat. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika