REPUBLIKA.CO.ID, MINSK -- Pemimpin Rusia dan Belarus melakukan pertemuan untuk mempererat hubungan antara kedua negara, Sabtu (7/12) malam. Tetapi pertemuan tersebut justru memicu protes di ibukota Belarus, Minsk.
Pertemuan yang berlangsung selama lima jam antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Belarusia Alexander Lukashenko membicarakan masalah sensitif dalam upaya memperdalam hubungan antara dua sekutu. Namun, setelah pertemuan tidak ada hasil kesepakatan yang diumumkan setelah pembicaraan di Sochi di pantai Laut Hitam Rusia itu.
Pembicaraan awal keduanya membicarakan tentang pengiriman bahan bakar ke Belarus. Lukashenko mendesak Putin untuk terus mengirim pengiriman bahan bakar ke Belarus dengan harga domestik Rusia. "Kami akan berbicara tentang prospek masa depan. Ini adalah pertemuan penting," kata Putin.
Setelah pertemuan berakhir, lebih dari 1.000 demonstran dari pihak oposisi melakukan aksi di Minsk. Mereka memprotes hubungan yang lebih dekat dengan Rusia.
Para demonstran khawatir pertemuan itu dapat mengikis kemerdekaan negara berpenduduk 10 juta pascaSoviet. Mereka berbaris di ibukota dan meneriakkan "'Tidak untuk integrasi!' dan 'Belarus ke Eropa!'.
Beberapa orang di Belarus khawatir perjanjian baru itu akan membuka jalan bagi penggabungan penuh kedua negara. Kekhawatiran itu dipicu oleh pencaplokan Semenanjung Ukraina di Semenanjung Ukraina pada tahun 2014 oleh Rusia.
Ada juga spekulasi Putin dapat mengambil alih Belarus untuk bersatu dengan Rusia setelah masa jabatan presiden Rusia saat ini berakhir pada 2024 . "Kremlin tidak lagi ingin membayar retorika dan mulai menuntut konsesi politik dari Minsk menjelang 2024, dalam sebuah petunjuk di negara baru dan pekerjaan baru untuk Putin," kata analis politik independen yang berbasis di Minsk Valery Karbalevich.
Lukashenko yang telah memerintah Belarus lebih dari seperempat abad mengandalkan energi murah Rusia. Negara ini pun melakukan pinjaman untuk mempertahankan ekonomi gaya Soviet.
Rusia dan Belarus menandatangani perjanjian serikat pekerja pada 1997 yang mempertimbangkan hubungan politik, ekonomi, dan militer yang erat. Akan tetapi kedua negara memutuskan untuk tidak bergabung menjadi satu negara.
Kremlin baru-baru ini meningkatkan tekanan pada Belarus dengan menaikkan harga energi dan memotong subsidi. Para pejabat Rusia mengatakan Minsk harus menerima integrasi ekonomi yang lebih dekat jika ingin mendapatkan keuntungan dari harga energi yang lebih rendah.
Lukashenko tidak tahan dengan tekanan Rusia dengan menuduh beberapa pejabat Rusia ingin mendorong Belarus melemahkan kedaulatannya. Dia telah bersumpah tidak menyerahkan kemerdekaan Belarus pascaSoviet, tetapi oposisi tetap gelisah.
"Politisi bermain dengan kedaulatan Belarus seperti dalam permainan kartu. Kami akan terus memprotes selama ancaman terhadap kemerdekaan kita tetap ada," kata penyelenggara unjuk rasa Pavel Severinets.
Ikuti Whatsapp Channel Republika