Selasa 10 Dec 2019 18:24 WIB

In Picture: Puncak Peringatan Hari HAM Sedunia Digelar di Bandung

Peringatan menjadi momentum masyarakat Indonesia untuk memiliki kesadaran HAM..

Rep: Edy Yusuf/ Red: Mohamad Amin Madani

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyampaikan sambutan pada Peringatan Hari Hak Asasi manusia Sedunia ke-71 Tahun 2019 di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Selasa (10/12). (FOTO : Republika/Edi Yusuf)

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyampaikan sambutan pada Peringatan Hari Hak Asasi manusia Sedunia ke-71 Tahun 2019 di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Selasa (10/12). (FOTO : Republika/Edi Yusuf)

Disaksikan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kiri), Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyerahkan penghargaan Peduli HAM Tahun 2018 kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kanan) pada Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia ke-71 Tahun 2019, di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Selasa (10/12). (FOTO : Republika/Edi Yusuf)

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kedua kiri), Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD (kedua kanan) dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kanan) bersama-sama menekan tombol pada Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia ke-71 Tahun 2019, di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Selasa (10/12). (FOTO : Republika/Edi Yusuf)

inline

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Puncak Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia ke-71 Tahun 2019 dihelat di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Selasa (10/12).

Acara dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Diharapkan dengan kegiatan tersebut menjadi momentum bagi masyarakat Indonesia untuk memiliki kesadaran mengenai HAM. Dalam kesempatan itu juga disampaikan pada pertengahan 2019 ini Kemenkumham bersama Sekretariat Bersama (Setber) sudah menyusun Rencana Aksi Nasional HAM (Ranham) 2020-2024. Ranham ke depan akan fokus pada penyelesaian isu HAM dari kelompok rentan, yakni perempuan, anak, penyandang disabilitas dan masyarakat hukum adat. Selain itu, Kemenkumham juga mendorong penerapan pelayanan publik yang berbasis HAM.

Ikuti Whatsapp Channel Republika