Selasa 07 Jan 2020 02:40 WIB

Kerugian Banjir Depok Capai Rp 9 Miliar

Pemkot Depok belum menghitung keseluruhan kerugian akibat banjir.

Rep: Rusdy Nurdiansyah/ Red: Indira Rezkisari
Anggota Kepolisian mengevakuasi warga terdampak banjir di Perumahaan Bukit Cengkeh II, Depok, Jawa Barat, Rabu (1/1/2020).
Foto: Antara/Asprilla Dwi Adha
Anggota Kepolisian mengevakuasi warga terdampak banjir di Perumahaan Bukit Cengkeh II, Depok, Jawa Barat, Rabu (1/1/2020).

REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Pemerintah Kota (Pemkot) Depok belum menghitung secara keseluruhan kerugian, yang dialami korban bencana banjir dan longsor yang menimpa sejumlah wilayah di Kota Depok pada Rabu (1/1) lalu. Namun berdasarkan perkiraan data sementara, penghitungan kerugian baru sebagian atau sekitar 50 persen hingga 70 persen atau senilai Rp 9 miliar.

"Ini yang sudah kita hitung, belum keseluruhan. Seluruhnya masih dalam proses," ujar Wali Kota Depok, Mohammad Idris usai rapat di gedung DPRD Kota Depok, Senin (6/1).

Baca Juga

Menurut Idris, penghitungan angka kerugian tersebut tertunda. Karena masih banyak hal yang lebih penting yaitu mengevaluasi dan menangani korban-korban banjir secara menyeluruh.

"Saya ingin menyelesaikan permasalahan banjir ini dilakukan secara komprehensif, mulai dari permasalahan saluran air, inlet, outlet, pelanggaran, dan sebagainya," terangnya.

Sehingga, lanjutnya, pihaknya meminta waktu untuk fokus mengurus seluruh korban banjir dan longsor, tidak hanya urusan logistik tapi juga sarana prasarana.

"Untuk jumlah korban yang terdampak banjir diperkirakan mencapai ratusan jiwa yang tersebar di 87 titik bencana. Setiap wilayah ada posko-posko dan setiap kelurahan sudah diperintahkan untuk menjaga para korban banjir dan longsor secara bergiliran," ungkap Idris.

Dia menegaskan, dana yang digelontorkan untuk para korban berasal dari dana bantuan tidak terduga (BTT) yang telah disediakan Pemkot Depok senilai Rp 20 miliar. Ke depannya, dampak bencana akan diajukan kembali dalam Anggaran Belanja Tambahan (ABT).

"Itu bisa lebih besar lagi ya, makanya kita minta bantuan lagi lewat SK Gubernur Jawa Barat (Jabar) tentang darurat bencana ini yang belum dikeluarkan. Kami berharap bantuan juga dari Pemprov Jabar agar dapat membantu korban banjir dan tanah longsor di Kota Depok," harap Idris.

Diutarakan Idris, selanjutnya, kesehatan korban bencana juga menjadi prioritas. Seluruh kebutuhan kesehatan akan diselesaikan terutama dari sisi fisik dan traumatik kejiwaan anak-anak. "Trauma healing, itu pasti akan kita berikan," ucapnya.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement