REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan, Kamis (9/1), ia mendukung Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) melibatkan negara-negara Timur Tengah. Sementara, AS berupaya membatasi jejak pasukannya secara global.
"Menurut saya, NATO harus diperluas dan kita perlu memasukkan Timur Tengah, tentunya," kata Trump kepada para wartawan di Gedung Putih.
Trump pada Rabu (8/1) mengusulkan agar NATO meningkatkan keterlibatannya di Timur Tengah. Usulan itu, ia ungkapkan saat menanggapi serangan Iran terhadap pasukan AS di Irak, yang merupakan pembalasan Iran atas serangan pesawat nirawak AS yang menewaskan komandan militer terkemuka Iran.
Sang komandan Iran yang terbunuh, Qassem Soleimani, sebelumnya dikenal sebagai pemain kunci dalam memerangi kelompok militan ISIS di kawasan. Trump mengatakan ISIS menciptakan masalah internasional sehingga negara-negara lain harus membantu untuk menanganinya. "Kita bisa pulang, sebagian besar bisa pulang dan menggunakan NATO," kata Trump. "Kita sudah menangkap ISIS, kita sudah banyak menolong Eropa."
Trump selama ini kerap mengkritik NATO dan menuntut Eropa membayar lebih untuk mendanai pertahanan bersama serta memberikan keuntungan pada kepentingan perdagangan AS. Trump pernah melontarkan lelucon bahwa organisasi pertahanan Atlantik Utara itu bisa disebut dengan NATO-ME, yang berarti NATO plus Middle East (Timur Tengah). Ia mengatakan dirinya menggulirkan kemungkinan nama itu kepada Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg dalam pembicaraan telepon pada Rabu.
Gedung Putih mengatakan Trump dalam pembicaraan telepon itu menekankan "nilai NATO jika meningkatkan peranannya dalam mencegah konflik serta menjaga perdamaian di Timur Tengah".
Duga Besar AS untuk NATO Kay Bailey Hutchison mengatakan pada Kamis bahwa perang melawan ISIS adalah tindakan penting, baik bagi Amerika Serikat maupun sekutu-sekutu NATO.
"Menurut saya, apa yang dicari presiden adalah lebih banyak sekutu kita yang bekerja bersama kita di Irak," katanya kepada CNBC. "Dan itu adalah sesuatu yang harus dibahas dan diputuskan oleh Dewan NATO."
Ikuti Whatsapp Channel Republika