REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Besarnya dampak penanggulangan banjir pada awal Januari lalu, membuat Anggota DPRD DKI mengusulkan dana penanggulangan banjir di Jakarta bisa ditambah. Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta, Ahmad Lukman Jupiter menginginkan agar alokasi anggaran untuk penanggulangan banjir bisa dioptimalkan.
Menurutnya, selain macet, banjir menjadi salah satu prioritas utama permasalahan di Jakarta yang perlu segera diselesaikan. Untuk itu, diperlukan dukungan anggaran yang maksimal. "Kita perlu fokus menangani persoalan ini. Saya yakin pimpinan dan anggota Legislatif lainnya juga mendukung," kata Jupiter, Rabu (15/1).
Jupiter menjelaskan, selain peremajaan, jumlah pompa stasioner maupun mobile perlu ditambah jumlahnya. Terutama, sebagai antisipasi dini terjadinya genangan maupun banjir di lokasi rawan.
"Pompa-pompa yang sudah tua dan tidak lagi bisa dioperasikan secara maksimal harus segera diganti. Terlebih saat ini ada pompa air submersible yang bisa tetap beroperasi saat terendam air," ujar dia.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih dirasa perlu untuk menambah waduk-waduk, termasuk di kawasan Jakarta Barat. Banjir yang terjadi di awal Januari 2020 bisa menjadi referensi dimana lokasi waduk yang diperlukan.
"Selain memanfaatkan lahan yang sudah dimiliki, bisa juga dilakukan pembelian lahan kalau diperlukan. Selama itu realistis dan menjadi kebutuhan silakan diajukan saja kebutuhan anggarannya," ujar Jupiter yang membidangi Komisi Bidang Keuangan di DPRD DKI Jakarta ini.
Tidak kalah penting, sambung Jupiter, normalisasi maupun naturalisasi harus direalisasikan dengan baik, termasuk di Kali Ciliwung. "Kita ingin 33 kilometer di Sungai Ciliwung itu segera selesai. Teknis dengan normalisasi atau naturalisasi silakan Eksekutif dengan Kementerian PUPR menyepakati," kata dia menambahkan.
Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Juani menuturkan, pihaknya memang sudah berencana untuk melakukan penggantian pompa stasioner yang sudah tua dan daya hisapnya kurang.
"Sudah kita lakukan inventarisir. Secepatnya tentu kita ingin segera ganti dengan yang baru," kata Juaini.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah mempersiapkan dana ganti rugi apabila gugatan class action warga korban banjir menang di pengadilan. Dana tersebut diambil dari Belanja Tidak Terduga di APBD DKI 2020 yaitu senilai Rp 180 miliar.
Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta, Edi Sumantri mengatakan pihaknya telah mempersiapkan dana ganti rugi tersebut. Dana itu akan digunakan apabila dalam proses sidang gugatan class action kalah di pengadilan.
Diakui dia, dana ini memang disiapkan untuk cadangan apabila ada kebutuhan mendadak yang tidak terduga. Selama ini, kata dia, dana ini memang belum dipakai untuk kebutuhan apapun. “Sehingga bisa digunakan apabila memang Pemprov DKI diminta pengadilan memberi ganti rugi kepada warga terdampak banjir,” kata Edi.
Warga Terdampak Banjir
Sementara itu, Lurah Cipinang Melayu Agus Sulaeman memperkirakan sebanyak 15 ribu warga terdampak banjir di Kelurahan Cipinang Melayu, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur. "Dari 13 RW, sebanyak 11 RW yang terkena dampak," kata Agus.
Agus menyatakan banjir awal 2020 merupakan kejadian terparah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Agus yang juga bermukim di Cipinang Melayu mengatakan banjir terbesar terjadi di 2007.
Hampir dua pekan setelah banjir, warga Cipiang Melayu sudah kembali dari pengungsian untuk membersihkan rumah mereka. Berbagai pihak telah menyalurkan bantuan kepada warga yang terdampak banjir.
"Saat ini yang dibutuhkan warga adalah perlengkapan kebersihan, khususnya untuk membersihkan rumah mereka," ujar Agus.
Kelurahan Cipinang Melayu merupakan salah satu lokasi penerimaan bantuan yang disalurkan di tiga kecamatan yakni Makasar, Cipayung dan Ciracas, Jakarta Timur. Ketua RW 11, Suyatman mengakui jika banjir saat ini merupakan banjir terparah, walaupun hujan hanya beberapa jam saja.
"Dulu hujannya berminggu-minggu, tetapi banjirnya tidak parah. Hanya seminggu sudah selesai ditangani," kata Suyatman.
Sementara itu, Ketua RW 12 Hanggo Djalu mengatakan warga masih membutuhkan bantuan sembako hingga peralatan membersihkan rumah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika