REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Juru parkir di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, diminta setor hasil penarikan retribusi ke pemda.
"Jangan disetorkan kepada pihak lain atau main kucing-kucingan. Yang wajib menerima setoran hanya Dinas Perhubungan, bukan orang lain, kecuali ada kerja sama dengan Pemkab," kata Pelaksana Tugas Bupati Kudus M. Hartopo saat memberikan pembinaan terhadap 150 juru parkir di Pendopo Kabupaten Kudus, Selasa.
Menurut Hartopo, juru parkir merupakan garda depan dalam hal penarikan retribusi parkir.
Untuk itu, kata dia, juru parkir dituntut untuk maksimal ketika menyetor hasil penarikan retribusi. Hartopo mengatakan bahwa pihaknya telah memberikan seragam kepada juru parkir, termasuk penerangan jalan di tempat parkir.
Dengan demikian, kata dia, juru parkir hanya tinggal menarik retribusi di setiap tempat yang telah ditentukan, kemudian menyetornya dengan jujur.
"Semuanya 'kan milik pemda, semua juru parkir tinggal memanfaatkan saja. Jadi, sudah saya berikan kelonggaran, bahkan pembagiannya pun bisa diatur kembali. Artinya, tidak diperberat, tetapi kami minta setor dengan jujur," katanya menekankan.
Terkait dengan tarif parkir di Kudus, saat ini masih berlaku untuk sepeda motor sebesar Rp500,00 dan untuk mobil sebesar Rp1.000,00.
Akan tetapi, Pemkab Kudus juga menyadari bahwa kondisi lapangan tidak sama dengan peraturan retribusi tersebut karena kenyataan di lapangan sepeda motor bahkan membayar parkir hingga lebih dari Rp1.000,00 dan mobil hingga Rp5.000,00.
Oleh karena itu, kajian dan uji potensi retribusi parkir akan dilakukan dalam waktu dekat sehingga lebih rasional dan pendapatan daerah dapat naik secara signifikan.
"Di lapangan tidak sampai Rp500,00 dan Rp1.000,00 lagi. Kami tahu di lapangan minimal Rp2.000,00. Bahkan, kalau sudah kenal bisa-bisa ditambahi. Maka, kami butuh kajian dan uji potensi. Nantinya, ada tim survei internal sehingga kami tahu pendapatan riil di lapangan," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika