REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai, selama dua dekade terakhir, kualitas ekspor Indonesia masih belum mengalami perbaikan. Komoditas ekspor Indonesia masih mengandalkan sumber daya alam dan industri manufaktur dengan teknologi yang rendah dan bersifat padat karya.

Sri menyebutkan, permasalahan itu sudah terjadi sejak dirinya kerja di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia (UI) dan konsultan Kementerian Perdagangan hingga menjadi menteri keuangan. Daya saing pun belum banyak berubah.

"Berarti kita belum mengejarkan homework kita," ujarnya dalam acara Rapat Kerja Kementerian Perdagangan di Jakarta, Kamis (5/3).

Karena terlalu bergantung pada sumber daya alam, Sri mengatakan, neraca dagang Indonesia sangat bergantung pada harga komoditas. Ketika komoditas tertentu turun, seperti crude palm oil (CPO), batubara dan karet, maka tingkat penerimaan pun ikut berkurang.

Di sisi lain, kinerja ekspor juga menjadi terpengaruh dari lingkungan. Apabila terjadi perubahan cuaca ekstrim yang berdampak pada produktivitas sumber daya alam, volume komoditas ikut turun. Hasil akhirnya, penerimaan ikut turun.

Padahal, Sri mengatakan, banyak negara yang sudah meningkatkan kualitas ekspor. Nilai tambah mereka bertambah seiring dengan penerapan inovasi dan teknologi serta pemberlakuan birokrasi yang efisien. "Sedangkan, kita masih hidup tenang di khatulistiwa," tuturnya.

Sebenarnya, Sri menjelaskan, Indonesia memiliki potensi banyak dengan posisi yang strategis secara geografis. Hanya saja, pengembangan potensi itu masih terbatas dengan daya kreasi masyarakat. Khususnya para pembuat kebijakan yang masih terpaku melayani kepentingan birokrasi semata dan enggan membuat inovasi untuk mengatasi permasalahan ekspor.

Sri menuturkan, banyak faktor yang membuat Indonesia masih terpaku pada ekspor sumber daya alam. Di antaranya, sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas rendah sehingga menyebabkan penerapan teknologi sulit dilakukan. Selain itu, konektivitas infrastruktur yang belum terjangkau di banyak daerah.

Untuk mengatasi permasalahan ini, Sri menekankan, jajaran kementerian/ lembaga, terutama Kementerian Perdagangan sebagai pemimpin di sektor riil harus mencoba berinovasi. Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, aparatur sipil negara (ASN) tidak seharusnya bekerja business as usual.

"Tidak boleh rutinitas, hati-hati, jangan rutinitas," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika