REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Menteri Suahasil Nazara menekankan pembiayaan pembangunan dan pengembangan infrastruktur di Indonesia melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau public private partnership (PPP). Hal tersebut perlu dilakukan karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur sangat terbatas.

“Infrastrukturnya harus dibangun dan persiapannya harus dilakukan namun dari sisi anggaran karena perekonomian lemah jadi terbatas sehingga KPBU menjadi sangat penting," katanya di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (9/3).

Pembangunan infrastruktur akan menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi ketika sedang dalam berbagai tekanan seperti sekarang. Sebab, infrastruktur memiliki efek berkelanjutan.

Suahasil menyatakan penerapan skema KPBU pada lima tahun lalu dilakukan dengan berbagai perjuangan sebab cukup sulit untuk meyakinkan pemerintah. “Saya teringat lima tahun yang lalu meyakinkan kita semua melakukan KPBU itu cukup sulit,” ujarnya.

Saat itu pemerintah daerah, pemerintah pusat, kementerian, maupun lembaga lebih memilih untuk meminta anggaran langsung dalam APBN jika mempunyai proyek. Ia menyebutkan hal tersebut terjadi karena dalam penerapan KPBU diperlukan berbagai persiapan yang cukup kompleks seperti pihak swasta, hitung-hitungan bisnis, dan sebagainya.

“Jangankan meyakinkan Pemda, meyakinkan sesama K/L di pusat saja waktu itu cukup menantang karena K/L bertahun-tahun diajarkan kalau perlu proyek maka dianggarkan dalam APBN artinya minta rupiah murni,” jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika