REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK -- Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) Harisson sampai saat ini masih menetapkan larangan masuknya warga China dan memperketat pengawasan terhadap warga negara asing (WNA) untuk mencegah penyebaran virus corona. Ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar Harisson menindaklanjuti arahan Gubernur Kalbar Sutarmidji.
"Kami dari Dinkes Kalbar, sesuai dengan instruksi Gubernur Kalbar, tetap memberlakukan penutupan akses bagi warga negara asing, khususnya dari China dan negara terjangkit lainnya ke Kalimantan Barat," kata Harisson di Pontianak, Selasa (10/3).
Dia menjelaskan, pekerja China yang ada di Kalbar saat ini tidak diperbolehkan keluar, dan bagi mereka yang sudah keluar dari Kalbar sementara ini tidak boleh kembali ke daerah ini.
Perkembangan virus corona, kata dia, sudah menyeluruh di dunia. Untuk itu, Kemenkes sudah mengambil kebijakan bahwa WNA dari Korea Selatan, Italia, dan Iran, jika akan berkunjung ke Indonesia harus mendapatkan surat keterangan sehat dari negara asalnya. Saat akan masuk ke Indonesia, mereka harus menyerahkan surat itu.
"Namun, apa bila mereka setelah terbang dan sampai ke Indonesia, namun tidak bisa menunjukkan surat kesehatan itu, maka mereka akan langsung dideportasi," tuturnya.
Kemudian, bagi masyarakat Indonesia yang datang atau baru kembali dari Korea Selatan, Italia dan Iran, maka mereka akan mendapatkan pemeriksaan khusus dan diobservasi serta diperiksa saturasi oksigennya. Jika dari hasil pemeriksaan itu yang bersangkutan menunjukkan gejala terinfeksi virus corona, maka mereka akan diisolasi.
Dia juga mengatakan, sampai saat ini, empat pasien asal Kabupaten Bengkayang yang semula di rawat di RSUD Abdul Azis Singkawang dalam kondisi semakin baik. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Kemenkes, diketahui empat warga tersebut negatif dari corona.
"Ini menjadi angin segar bagi kita karena empat warga Bengkayang yang semula di rawat di RSUD Abdul Azis Singkawang kondisinya semakin membaik dan sudah diperbolehkan pulang ke rumah mereka, namun tetap dalam pengawasan Dinkes setempat," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika