REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Menteri luar negeri Amerika Serikat menyampaikan dukungannya untuk pemerintah baru Irak.
Dukungan tersebut disampaikan oleh Mike Pompeo lewat telepon dengan Perdana Menteri Mustafa al-Kadhimi.
"Menlu menawarkan kerja sama dengan pemerintah Irak yang baru," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Morgan Ortagus dalam sebuah pernyataan.
Selain itu, keduanya juga membahas reformasi di Irak, perlawanan korupsi, dan penanganan Covid-19.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga menyatakan dukungannya untuk pemerintah Irak.
"Sekjen menyerukan implementasi reformasi yang berarti yang dapat membuat perbaikan nyata dalam kehidupan masyarakat dan memperkuat lembaga-lembaga demokrasi Irak," kata juru bicara Stephane Dujarric dalam sebuah pernyataan.
Guterres juga mendorong penunjukkan menteri-menteri perempuan ke posisi kabinet yang belum terisi.
Pompeo dan al-Kadhimi selanjutnya membahas dialog strategis AS-Irak untuk memberikan kemakmuran dan keamanan bagi rakyat Irak.
"Saya senang berkesempatan untuk berbincang dengan PM al-Kadhim. Saya berjanji akan membantunya memenuhi agenda-agenda baru," tambah Pompeo.
Al-Kadhimi berhasil membentuk pemerintahan baru setelah dua mantan perdana menteri yang ditunjuk, Mohammad Allawi dan Adnan Al-Zurfi, gagal mendapatkan dukungan.
Irak telah diguncang gelombang protes sejak awal Oktober atas kondisi hidup yang buruk dan maraknya praktik korupsi, yang memaksa Perdana Menteri Adil Abdul-Mahdi untuk mengundurkan diri.
Menurut Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Irak, sedikitnya 496 warga Irak tewas dan 17.000 lainnya telah luka-luka sejak aksi protes dimulai pada 1 Oktober.
* Michael Hernandez turut melaporkan dari Washington
Ikuti Whatsapp Channel Republika