REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen PolisiIstiono menyatakan, bus umum dapat beroperasi pada masa pandemi Covid-19 jika ditunjuk Kementerian Perhubungan. Bus itu mesti memiliki stiker tanda berizin.
"Kalau diizinkan disiapkan bus yang sudah disiapkan stiker. Jadi bus yang jalan adalah bus yang ditunjuk oleh Kemenhub," ujarnya saat menyambangi Terminal Terpadu Pulogebang, Jakarta Timur, Sabtu.
Kedatangan Istiono beserta Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Dirlantas Polda Metro Jaya dan Kadishub DKI Jakarta meninjau kegiatan lalu lintas bus saat masa larangan akibat wabah Covid-19 di Terminal Pulogebang, Jaktim. "Judulnya tetap dilarang mudik, oleh karena itu kepolisian melaksanakan Operasi Ketupat yang mengedepankan tindakan persuasif dan humanis," katanya.
Dengan dikeluarkannya Surat Edaran (SE) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19, kata Istiono, maka seluruh aturan harus dijalankan dengan serius.
"Hari ini kita meninjau, saya lihat runut mekanismenya bagaimana orang yang diizinkan dari terminal dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh petugas," katanya.
Petugas yang dimaksud di antaranya dari dinas kesehatan untuk memantau kondisi kesehatan penumpang dan perhubungan dalam mensyaratkan pembelian tiket penumpang. "Bagaimana mekanisme dipenuhi baik tiket online dan di sini di cek administrasinya," katanya.
Bila persyaratan yang dimaksud tidak lengkap, kata Istiono, maka bus tersebut akan diputarbalikkan serta diulangi persyaratannya atau ditolak persyaratannya.
"Untuk pengawasan kita mudah kalau sudah ada stikernya boleh jalan berapa pun penumpangnya tetap harus jalan. Kita cek isinya berapa dan manifesnya ada di sana. Kita sinkron syarat administrasi di terminal, pengawasan di lapangan hingga tujuan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika