Kamis 14 May 2020 06:15 WIB

Staf Positif Corona, 50 Anggota Dewan Kota Bogor Jalani Swab

Staf tersebut merupakan klaster Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kota Bogor

Rep: Nugroho Habibi/ Red: Nidia Zuraya
Petugas medis menunjukan semple tes Swab COVID-19, ilustrasi.
Foto: Prayogi/Republika
Petugas medis menunjukan semple tes Swab COVID-19, ilustrasi.

REPUBLIKA.CO.ID, BOGOR -- 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor harus menjalani swab test lantaran seorang staf sekretaris dewan (setwan) dinyatakan positif Covid-19. Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto menjelaskan, staf itu merupakan klaster Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Kota Bogor yang telah berlangsung pada Maret 2020.

"Perlu saya informasikan bahwa satu orang staf setwan positif Covid-19 didasarkan atas hasil swab test," kata Atang melalui pesan singkat yang diterima, Kamis (15/5) dini hari.

Baca Juga

Berdasarkan rilis Humas Pemkot Bogor, PBJ telah digelar di Hotel Salak pada 11 Maret 2020 yang diikuti oleh sebanyak 33 pegawai Eselon III dan IV di lingkungan Pemkot Kota Bogor. Dari klaster itu, satu peserta dinyatakan positif Covid-19 dan satu lagi dinyatakan telah meninggal dunia.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bogor segera menguji 20 pegawai Setwan DPRD Kota Bogor yang sempat melakukan interaksi di acara itu dengan menggunakan rapid test. Hasilnya, tiga pegawai Setwan dinyatakan reaktif Covid-19.

Mereka kemudian diuji spesimen yang dikirimkan ke Balitbangkes tetapi hasilnya tak kunjung keluar. "Ditesnya sudah lama, nggak keluar-keluar hasilnya dari Balitbangkes. Terus dites lagi melalui Laboratorium IPB," kata dia.

Akhirnya, lanjut Atang, pada 11 April 2020 bersama 30 pegawai lain yang pernah melakukan kontak dengan pasein itu kembali di lakukan swab test. Tak hanya itu, dinkes juga melaksanakan swab test kepada seluruh anggota DPRD di Gor Padjajaran Bogor pada Senin, 12 April 2020.

Namun, test swab yang diperuntukkan bagi 50 anggota DPRD Kota Bogor itu memunculkan tudingan anggota DPRD bahwa dewan hanya menghabiskan anggaran APBD Kota Bogor. Padahal, masih banyak yang lebih membutuhkan untuk dilakukan swab test.

Atang menegaskan, swab test bagi anggota DPRD bukan berarti dewan peceklik anggaran maupun mengambil keuntungan di tengah pandemi Covid-19. Dia menjelaskan, dinkes yang mengundang meminta ODP, termasuk anggota DPRD untuk melakukan swab test.

"Kalau mau memanfaatkan anggaran, istilah kasarnya, kami tentu akan lakukan jauh-jauh hari yang lalu. Tapi di bulan Maret semua anggota berstatus ODP, tapi kami meminta Dinas terkait untuk melakukan tes ke para tenaga medis dulu," kata dia.

Meskipun semua anggota DPRD harus swab test, Atang mengaku belum dapat memastikan kesemuanya DPRD turut mengikuti test swab. Sebab, sebagian anggota masih memiliki tugas lain pada waktu bersmaan.

"Kami tetap bekerja se-optimal mungkin ditengah pandemi ini, dan tetap berikhtiar untuk tetap menjaga kesehatan diri agar bisa bekerja secara maksimal," ucapnya.

Kepala Dinkes Kota Bogor, Sri Nowo Retno menjelaskan, swab test yang dilakukan kepada anggota DPRD untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Sebab, DPRD Kota Bogor juga termasuk dalam orang dengan resiko (ODR).

Retno menjelaskan, pihaknya masih berupaya untuk melacak kontak terhadap semua pasien yang positif Covid-19 di Kota Bogor. Sejauh ini, dia menyebut, para anggota dewan sudah mengikuti test swab.

“Sudah dites, tapi kita akan tetap tracing,” kata Retno singkat.

Wali Kota Bogor Bima Arya menjelaskan telah berkomunikasi dengan pimpinan DPRD terkait dengan adanya klaster tersebut. Dia menegaskan, pihaknya akan berupaya menelusuri semua orang yang melakukan kontak dengan pasien positif Covid-19.

“Semuanya (pasien Covid-19) akan dilakukan tracing kontak dengan siapa saja,” ujar Bima.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim menjelaskan, pihaknya menggelar swab test di GOR Padjajaran pada Senin (12/5). Dedie menjelaskan, terdapat 250 alat tes swab yang telah disediakan.

"250 itu untuk 50 anggota DPRD dan 200 ODP dari kontak dekat kasus positif Covid-19," kata Dedie.

Dedie mengatakan, anggota DPRD termasuk ODR yang mendapat alokasi untuk swab test. Pasalnya, dewan juga berinteraksi dengan masyarakat banyak. Terlebih, sebagai juga masih melakukan reses di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing.

"Beberapa waktu lalu anggota dewan juga baru melaksanakan reses dan menemui konstituen di Dapil masing-masing," ucap dia.

Dedie mengakui kasus dari klaster PBJ itu sudah cukup lama. Namun, lantaran keterbatasan alat polymerase chain reaction (PCR) pihaknya baru dapat menggelar swab test.

"Adapun dilaksanakan saat ini, karena VTM (Viral Transport Medium) dan PCR baru tersedia sekarang," jelas dia.

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement