Kamis 14 May 2020 13:17 WIB

AS Ancam DK PBB Jika tak Perpanjang Embargo Senjata Iran

Embargo senjata Iran akan berakhir pada Oktober

Rep: Dwina Agustin/ Red: Christiyaningsih
Dewan Keamanan PBB. Amerika Serikat (AS) secara terbuka mengancam untuk memicu kembalinya semua sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap Iran. Ilustrasi.
Foto: AP
Dewan Keamanan PBB. Amerika Serikat (AS) secara terbuka mengancam untuk memicu kembalinya semua sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap Iran. Ilustrasi.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS) secara terbuka mengancam untuk memicu kembalinya semua sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap Iran. Ancaman ini muncul jika Dewan Keamanan PBB (DK PBB) tidak memperpanjang embargo senjata yang akan berakhir pada Oktober.

Utusan khusus AS untuk Iran, Brian Hook, mengonfirmasi langkah tersebut terhadap kesepakatan nuklir Iran (JCPOA). AS telah memberi tahu Inggris, Prancis, dan Jerman tentang rencananya itu.

Baca Juga

Hook menulis di Wall Street Journal bahwa dengan satu cara Washington akan memastikan embargo senjata tetap ada. Dia mengatakan AS telah menyusun resolusi DK PBB dan akan terus maju dengan diplomasi serta membangun dukungan

Resolusi membutuhkan sembilan suara setuju dan tidak ada veto oleh Rusia, China, AS, Prancis, atau Inggris untuk diadopsi oleh DK PBB yang beranggotakan 15 negara. Rusia telah mengisyaratkan pihaknya menentang perpanjangan embargo senjata.

"Jika diplomasi Amerika frustrasi oleh veto, bagaimanapun, AS memiliki hak untuk memperbarui embargo senjata dengan cara lain," tulis Hook. Ia merujuk pada kemampuan sebuah pihak dalam JCPOA untuk memicu pengulangan kembali dari semua Sanksi PBB terhadap Iran, yang mencakup embargo senjata.

Teheran diberi sanksi bantuan berdasarkan kesepakatan 2015 dengan AS, Rusia, China, Jerman, Inggris, dan Prancis untuk mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir. Kesepakatan itu memungkinkan pengembalian sanksi jika Iran melanggar kesepakatan.

Presiden AS Donald Trump memutuskan untuk keluar dari perjanjian pada 2018. Dia mengatakan persetujuan dari presiden sebelumnya, Barack Obama, sebagai kesepakatan terburuk yang pernah ada.

Namun Washington berpendapat hal itu dapat memicu kembalinya sanksi AS karena resolusi Dewan Keamanan 2015 yang mengesahkan kesepakatan itu masih menyebut AS sebagai partisipan. "Ini konyol," kata Duta Besar Rusia untuk Vassily Nebenzia kepada wartawan, Selasa. "Mereka bukan anggota, mereka tidak punya hak untuk memicu," imbuhnya.

Para diplomat mengatakan Amerika Serikat kemungkinan akan menghadapi pertempuran yang sulit dan berantakan jika berusaha memicu kembalinya sanksi. Meskipun tidak segera jelas bagaimana atau jika anggota Dewan Keamanan dapat menghentikan langkah seperti itu.

Iran telah melanggar beberapa batasan dari perjanjian itu. Termasuk memperkaya stok uraniumnya sebagai tanggapan atas penarikan AS dari perjanjian dan penerapan kembali sanksi Washington yang telah memangkas ekspor minyak Iran. Inggris, Prancis, dan Jerman berusaha menyelamatkan kesepakatan itu, tetapi tidak ada kemajuan yang signifikan.

sumber : Reuters
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement