REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR menyebutkan pelatihan online sebagai bagian dalam program Kartu Pra Kerja tidak efektif dan efisien, tidak transparan dan tidak akuntabel. Bahkan pelatihan online itu sangat berpotensi terjadi pemborosan uang negara.
"Pelatihan online dalam program Kartu Pra Kerja agar sepenuhnya dialihkan menjadi bantuan sosial, terutama bagi pekerja yang di-PHK dan masyarakat kurang mampu lainnya," kata Syarief Hasan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (14/5).
Pada 20 Maret 2020 pemerintah meluncurkan program Kartu Pra Kerja dengan anggaran Rp 5,6 triliun. Program ini sebagai bagian dari jaring pengaman sosial menghadapi pandemi Covid-19. Pandemi ini bukan hanya mengganggu kesehatan masyarakat tetapi juga mengganggu perekonomian rakyat. Banyak pekerja yang di-PHK, banyak buruh harian kehilangan pekerjaan, dan banyak masyarakat kehilangan mata pencaharian. Program Kartu Pra Kerja merupakan bantuan jaring pengaman sosial sebagai salah satu solusi permasalahan ekonomi yang dihadapi dampak pandemi Covid-19.
Syarief Hasan melihat program Kartu Pra Kerja ini menjadi bermasalah karena adanya pelatihan online. "Pelatihan online ini tidak efektif dan efisien, tidak transparan, dan tidak akuntabel. Bahkan sangat berpotensi terjadinya pemborosan uang negara," kata Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat ini.
Menurut Syarief Hasan, fokus utama masyarakat hari ini adalah bagaimana memenuhi kebutuhan ekonomi. "Dengan adanya imbauan work from home dan bahkan PSBB di beberapa wilayah Indonesia, membuat masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhannya," ujarnya.
"Hal yang mestinya dilakukan pemerintah adalah memastikan kebutuhan ekonomi terpenuhi. Salah satunya lewat program Kartu Pra Kerja. Tetapi program ini bahkan menyulitkan masyarakat dengan tambahan kewajiban pelatihan online," sambungnya.
Apalagi, lanjut Syarief Hasan, pelatihan online yang dilakukan pemerintah lewat program Kartu Pra Kerja tersebut berbayar. Padahal muatan materi-materi yang disampaikan dalam pelatihan online dapat diakses secara gratis di internet, baik via Youtube maupun platform online lainnya secara gratis alias cuma-cuma.
"Sehingga sangat jelas bahwa pelatihan online ini tidak efektif dan efisien, baik dari segi waktu maupun substansi materi, ditambah pemborosan dari sisi anggaran," tegasnya.
Untuk menjalankan fungsi pengawasan, Syarief Hasan memberikan dukungan penuh kepada Fraksi-Fraksi di DPR RI turut menyuarakan agar pelatihan online dalam program Kartu Pra Kerja sepenuhnya dialihkan menjadi bantuan sosial, terutama bagi pekerja yang di-PHK dan masyarakat kurang mampu lainnya. "Agar kekhawatiran 'masyarakat tidak mati karena corona tapi mati karena kelaparan' tidak menjadi kenyataan," pungkasnya.
