REPUBLIKA.CO.ID, TASIKMALAYA -- Distribusi bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos) senilai Rp 600 ribu di Kelurahan Karsamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, pada Selasa (19/5), menimbulkan kerumunan. Warga yang mengantre ingin mendapatkan bansos tak terkontrol, sehingga tak mematuhi protokol kesehatan jaga jarak (physical distancing).
Lurah Karsamenak, Yudi Kusumahadi mengaku tak bisa berbuat banyak untuk menahan antusiasme warga yang ingin mencairkan bansos. Sebab, waktu pencairan hanya dapat dilakukan pada hari itu.
"Untuk pembagian bansos Kemensos ini Karsamenak mendapatkan kuota 1.508 KK. Waktunya, satu hari harus selesai," kata dia kepada Republika, Selasa (19/5).
Pihak kelurahan sebenarnya telah membuat mekanisme pendistribusian agar tertib dan tetap sesuai protokol kesehatan. Menurut dia, pendistribusian bansos awalnya dibagi ke dalam beberapa shift, yaitu dari pagi hingga sore hari. Sementara warga yang belum mendapatkan giliran dapat kembali pada malam hari selepas Magrib.
Petugas di kelurahan bahkan sudah memasangkan tali pembatas agar warga tetap menjaga jarak selama mengantre. Namun, semua mau didahulukan. Tak ada yang mau mengalah. "Kita sudah berkoar-koar menjaga physical distancing tidak digubris," kata Yudi.
Karena itu, pihak kelurahan menerapkan protokol kesehatan hanya di dalam kantor. Warga yang diperbolehkan masuk ke dalam dibatasi. Di dalam, mereka masih harus menunggu, tapi antreannya telah sesuai protokol kesehatan dengan menjaga jarak.
Sementara antrean di luar dibiarkan berkerumun. Namun, yang penting warga tetap diwajibkan memakai masker dan tidak bersentuhan. Meski kenyataan di lapangan antrean warga berdesak-desakan. Kendati demikian, petugas yang jumlahnya tak sebanding dengan warga tak bisa berbuat banyak untuk menertibkan antrean.
Yudi menambahkan, meski waktu pencarian terbatas, penyaluran bansos harus tuntas dalam sehari. Jika tidak, warga yang belum mendapatkan bantuan hari itu harus memgambil langsung kantor pos.
Selain itu, alasan pendistribusian bansos dari Kemensos menimbulkan kerumunan adalah mekanisme yang terlalu berbelit. Ia mencontohkan, ketika pendistribusian bansos dari Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya, warga hanya cukup menunjukan KK dan KTP, setelah itu tanda tangan. Bantuan langsung dapat diterima.
Namun kali ini, selain menunjukan KK dan KTP, warga harus menunjukan surat keterangan dari RW dan petugas melakukan scan barcode. Setelah itu, warga mesti difoto untuk dokumentasi petugas. "Itu jadi memakan waktu," katanya.
Ia berharap, mekanisme distribusi bansos ke depannya harus lebih baik. Misalnya, pembagian mesti diberikan waktu lebih dari satu hari. Selain itu, bantuan tak diusahakan tak bentrok dengan sumber lainnya. "Ini dari pemkot belum selesai, sudah ada dari Kemensos. Nanti ada lagi dari provinsi, belum perluasan PKH," katanya.
Ia menyebutkan, terdapat lebih dari 2.000 KK di Kelurahan Karsamenak yang mendapatkan bansos. Sebanyak 528 KK mendapatkan bansos dari Pemkot Tasikmalaya, 1.508 KK mendapatkan bansos dari Kemensos, dan 805 KK dari Pemprov Jabar. Namun, baru bantuan dari Pemkot dan Kemensos yang turun. Sementara dari Pemprov Jabar belum dapat dipastikan.
Sebelumnya, ratusan warga mengatri di halaman Kantor Kelurahan Karsamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Selasa (19/5). Mereka berdesak-desakan membuat beberapa barisan panjang demi mendapatkan bansos senilai Rp 600 ribu tunai dari Kemensos untuk warga terdampak Covid-19.
Ikuti Whatsapp Channel Republika