REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, mengatakan, pembentukan korporasi petani perlu didukung banyak pihak untuk bisa mentransformasikan petani dari sebatas skala kecil menjadi pebisnis yang besar. Korporasi petani juga berkaitan erat dengan ketahanan pangan nasional.

"Presiden berkali-kali sampaikan gagasan mengenai korporatisasi petani. Ini ide yang harus dikembangkan dan dia bisa dalam bentuk koperasi pangan," kata Teten dalam diskusi virtual, Rabu (10/6).

Ia mengatakan, korporasi petani setidaknya bisa memanfaatkan program reforma agraria yang saat ini masih dijalankan. Yakni dengan meminjamkan lahan perhutanan sosial milik negara kepada keluarga petani seluas 2 hektare.

Lahan tersebut, kata Teten berada di Jawa maupun Luar Jawa yang dijelola oleh BUMN PT Perhutani dan PT Inhutani. Adapun Kemenkop UKM bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian BUMN, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

Bisnis model itu, kata Teten, sudah diujicobakan di Muara Gembong, Jawa Barat untuk pengembangan budidaya udang. Hasil udang yang memiliki kualitas pertama akan diserap oleh perusahaan swasta maupun BUMN, sementara hasil panen kualitas kedua dipasarkan ke pasar dan toko ritel dengan pendampingan Kemenkop UKM.

Pola itu, menurut dia, cukup berhasil untuk meningkatkan skala usaha para petambak udang setempat. Terutama ekspor udang yang akan meningkat seiring membesarkan kapasitas usaha. Teten pun optimistis program korporasi petani secara perlahan akan memperbaiki usaha sektor pertanian di Indonesia.

"Tahun 98, ada istilah pahlawan ekonomi, tapi kalau sekarang, isunya bagaimana mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran. UMKM yang paling besar ada di pertanian dan perikanan," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika